Ahli UMJ Sebut Penggeledahan Rumah Febrie di Sentul Tetap Sah, Wilayah Hukum Bukan Penghalang

Suara.com - Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menanggapi soal anggapan tidak sahnya penggeledahan rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul.

Tudingan penggeledahan tidak sah sebab dilakukan oleh Polda Metro Jaya di luar wilayah hukum Polda Metro.

Chairul Huda menjelaskan, jika sistem kepolisian Indonesia merupakan sistem negara kesatuan. Sehingga dalam hal ini Polda Metro Jaya juga berwenang melakukan penggeledahan di luar wilayah hukumnya.

“Pembagian wilayah hukum itu hanya sifatnya pembagian beban tugas,” kata Chairul Huda, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

Sehingga, Chairul berpendapat hal tersebut boleh saja dilakukan, sepanjang telah mengantongi izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

“Jadi seluruh problem berkenaan dengan kewenangan itu sudah di-take over oleh pengadilan negeri dengan memberi persetujuan atau memberi izin. Sehingga tidak ada lagi persoalan ini wilayah hukum Polda Metro atau bukan,” jelasnya.

Diketahui, penggeledahan kediaman mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, dinilai bukan kewenangan Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan oleh Ahli hukum tata negara dan administrasi negara Universitas Tarumanagara (Untar) Rasji dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Rasji yang dihadirkan sebagai saksi ahli kubu Febrie, menilai kewenangan aparat penegak hukum dalam upaya paksanya memiliki batas wilayah atau yuridiksi. Batasan tersebut mencakup waktu, tempat, dan substansi tindakan pejabat.

"Ketika tempatnya di dalam wilayah yurisdiksi pejabat yang berwenang, maka pejabat itu punya wewenang melakukan tindakan," kata Rasji.

Rasji menyebut, kewenangan itu dapat menjadi masalah jika tindakan dilakukan di luar wilayah yurisdiksi pejabat yang bersangkutan.

Bahkan, tindakan itu bisa masuk dalam kategori sewenang-wenang.

"Tapi ketika di luar wilayah yurisdiksi, maka itu adalah bukan wewenangnya. Ketika melakukan seberang wilayah, itu menjadi tindakannya sewenang-wenang. Karena tidak punya dasar melakukan itu di wilayah lain," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah menunjukkan dua surat perintah penggeledahan kepada Rasji.

Surat pertama dengan nomor 2934 menyebut wilayah hukum penggeledahan berada di wilayah Polda Metro Jaya.

Lalu surat perintah kedua nomor 3006 memerintahkan penggeledahan di sebuah rumah kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Lokasi itu berada di luar wilayah hukum Polda Metro yang disebut menggunakan surat perintah penggeledahan pertama.

Febri kemudian menunjukkan penetapan izin penggeledahan Pengadilan Negeri Cibinong yang mempertimbangkan surat perintah penggeledahan nomor 2934 yang mencantumkan wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Padahal objek penggeledahan di Kabupaten Bogor sudah berada di luar yurisdiksi Polda Metro Jaya.

Menurut Rasji, permasalahan kewenangan wilayah harus dipandang dari relevansi antara perkara, lokasi objek, aparat penyidik, dan pengadilan yang memberikan izin.

"Kalau memang masuk dalam wilayah yurisdiksi, objek yang digeledahnya itu dalam wilayah yurisdiksi, maka pengadilan itu berwenang memberikan izin," jelasnya.