Desak Pemerintah Cepat Tangani Karhutla, Puan: Kita Pernah Dapat Nota Protes Dari Negara Tetangga

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang kian parah.

Selain mengancam kesehatan masyarakat, Puan mengingatkan bahwa lambatnya penanganan karhutla berisiko merusak hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat.

Puan menyoroti dampak kabut asap lintas batas yang mulai dirasakan negara tetangga. Ratusan sekolah di Malaysia terpaksa diliburkan dan Singapura telah mengeluarkan peringatan bagi warganya.

Ia menegaskan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lalu terkait protes diplomatik.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data terbaru BNPB, titik panas (hotspot) di Kalimantan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi, yakni 767 titik, disusul Kalimantan Barat dengan 560 titik.

Karhutla ini telah memicu lonjakan kasus ISPA dan menurunkan jarak pandang hingga tersisa 10 meter di beberapa wilayah.

"Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” ujar Puan.

Cucu Proklamator Bung Karno ini meminta pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas dan menambah dukungan alutsista pemadaman, termasuk memberikan perlindungan maksimal bagi petugas di lapangan.

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

Selain aspek pemadaman, Puan menekankan bahwa perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Ia mendorong penyediaan stok masker, layanan kesehatan tambahan untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, hingga penyiapan tempat penampungan darurat.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelas Puan.

Terakhir, Puan mendesak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pembakar lahan dan meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab meluasnya kebakaran tersebut.

“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” pungkasnya.