Satu Minggu Jelang Muktamar, 4 Nama Kandidat Ketum PBNU Mengerucut, Siapa Terkuat?

Suara.com - Persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 kian mengerucut. Seminggu menjelang Muktamar ke-35 NU, empat nama disebut menjadi kandidat yang paling diperhitungkan.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Forum tersebut mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa".

Intelektual muda NU sekaligus peneliti Insantara, M Wildan, menyebut empat nama yang kini mengemuka dalam bursa Ketua Umum PBNU, yakni KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dan KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.

"Mereka masing-masing memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda. Modal politik-organisasi sekaligus tantangan yang berbeda," kata Wildan dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Gus Yahya: Modal Petahana dan Beban Evaluasi

Gus Yahya sebagai petahana, menurut Wildan memiliki keunggulan berupa pengalaman memimpin PBNU, penguasaan struktur organisasi, serta jaringan yang terbentuk selama periode kepemimpinannya.

Sejumlah agenda modernisasi organisasi juga menjadi bagian dari warisan kepemimpinannya, termasuk digitalisasi tata kelola melalui berbagai platform organisasi.

"Dari sisi politik organisasi, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan kepemimpinan," tegas Wildan.

Namun, posisi sebagai petahana sekaligus menjadi tantangan. Gus Yahya tidak hanya menawarkan program baru, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan capaian selama satu periode.

"Polemik tata kelola organisasi, hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah, persoalan keuangan, pengelolaan aset dan usaha organisasi, hingga berbagai kontroversi dan kasus korupsi yang melibatkan pengurus menjadi bahan evaluasi yang tidak dapat dilepaskan dari arena Muktamar," jelasnya.

Menurut Wildan, penilaian terhadap kepemimpinan Gus Yahya di internal NU pun terbelah.

Sebagian menilai Gus Yahya membawa modernisasi dan membuka ruang baru bagi NU di tingkat global. Sebagian lainnya menyoroti persoalan tata kelola dan konsolidasi internal.

"Bahkan kepemimpinan Gus Yahya oleh sebagian besar kalangan dianggap paling gagal dalam sejarah PBNU," tegasnya.

Imam Jazuli Tawarkan Transformasi Pesantren

Nama kedua adalah KH Imam Jazuli. Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, tersebut dinilai menawarkan positioning berbeda sebagai kandidat independen dengan latar belakang pesantren, pengalaman akademik, dan gagasan transformasi NU.

Perhatian terhadap Imam Jazuli, menurut Wildan, menguat melalui gagasannya mengenai transformasi pesantren dan peningkatan kualitas sumber daya santri.

Agenda yang ditawarkannya bertumpu pada tiga isu besar: persatuan NU, penguatan kembali marwah dan otoritas ulama, serta transformasi pesantren sebagai fondasi NU memasuki abad kedua.

Kemandirian finansial juga dinilai menjadi modal Imam Jazuli dalam membangun komunikasi lintas kelompok.

"Sosoknya yang aktif melakukan pertemuan lintas tokoh dan generasi, dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan ishlah organisasi setelah periode PBNU ini yang diwarnai kontroversi," jelas Wildan.

Gus Kikin dan Kekuatan Tradisi Tebuireng

Kandidat ketiga adalah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu merupakan cicit pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari.

Gus Kikin membawa narasi penguatan kembali fondasi dan identitas organisasi. Salah satu gagasan yang menonjol ialah penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari sebagai rujukan fundamental dalam kehidupan organisasi NU.

Dari sisi usia dan garis keturunan, Gus Kikin merepresentasikan kesinambungan tradisi kepesantrenan dan sejarah NU.

"Sebagai kandidat paling senior secara usia, Gus Kikin oleh sebagian kalangan structural NU dianggap lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU," ungkap Wildan.

Dalam dinamika Muktamar, beredar pula persepsi mengenai dukungan kekuatan Istana terhadap Gus Kikin.

Namun, Wildan menyebut terdapat sumber lain yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.

Gus Yusuf Bawa Pengalaman Politik

Nama keempat adalah KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf. Ia memiliki modal berbeda karena pengalaman panjang di politik praktis dan organisasi kepartaian.

Gus Yusuf pernah memimpin PKB Jawa Tengah sebelum mengundurkan diri pada awal 2026. Keputusan tersebut kemudian dibaca sebagian kalangan sebagai langkah menuju kontestasi PBNU.

Meski telah meninggalkan jabatan politik, latar belakang tersebut membuat Gus Yusuf masih diasosiasikan dengan basis politik PKB oleh sebagian masyarakat.

Gus Yusuf menawarkan visi An-Nahdlah Ats-Tsaniyah atau Kebangkitan Kedua NU, dengan agenda memulihkan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, membenahi tata kelola, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat.

Tantangan utamanya, menurut Wildan, adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan agenda khidmah NU, bukan perpanjangan kepentingan politik tertentu.

Bukan Sekadar Perebutan Kursi Ketum

Wildan menilai Muktamar ke-35 NU tidak sekadar menjadi arena pertarungan empat kandidat. Forum tersebut juga akan menentukan arah model kepemimpinan dan perjalanan NU memasuki abad kedua.

"Muktamar tidak sekadar memilih seorang ketua umum. Muktamar akan menentukan arah NU untuk lima tahun ke depan sekaligus meletakkan fondasi perjalanan organisasi pada abad keduanya," tegasnya.

"Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah yang relatif sama: meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis dan memastikan otoritas ulama tetap menjadi pusat pengambilan keputusan," imbuhnya.

Menurut Wildan, Muktamar ke-35 juga harus menjadi momentum untuk mengakhiri ketegangan dan mempertemukan kembali berbagai kelompok di tubuh NU.

Karena itu, kata dia, seluruh proses Muktamar harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga siapa pun yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat, dan siapa pun yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya dengan lapang dada karena meyakini bahwa prosesnya berlangsung secara jujur, adil, terbuka, dan bermartabat.

"Muktamar yang bermartabat bukanlah Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan Muktamar yang memastikan kehormatan semua pihak dan kemenangan Nahdlatul Ulama," pungkasnya.