Persoalan Karhutla di Kalimantan, Pakar Kehutanan: Jangan Bikin Panik Masyarakat

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Namun, masyarakat diminta tidak langsung panik hanya berdasarkan data titik panas atau hotspot yang beredar.

Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof H Gusti Hardiansyah, mengatakan data hotspot perlu dibedakan dari fakta kebakaran yang benar-benar terjadi di lapangan.

Menurutnya, setiap titik panas yang terdeteksi melalui sistem pemantauan perlu dikonfirmasi dengan pengecekan langsung atau ground truthing.

“Kalau saya lihat nih, kita harus bedakanlah dengan data ya. Saya merasa seminggu ini terlalu panik. Pemberitaan-pemberitaan itu panik kesannya,” ujar Gusti.

Gusti menjelaskan data titik panas dapat diperoleh dari Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan maupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Namun, data tersebut tetap membutuhkan verifikasi di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

“Data hotspot dari SiPongi, dari BMKG, itu kan perlu di-ground truthing,” katanya.

Ia mencontohkan laporan mengenai sekitar 3.400 hotspot yang sempat terdeteksi di Kalimantan Barat. Jumlah serupa juga disebut muncul di Kalimantan Tengah.

Namun, setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim melakukan pengecekan langsung, jumlah lokasi yang benar-benar menunjukkan adanya kebakaran ternyata lebih sedikit.

“Pagi harinya dapat berita 3.400-an hotspot, di Kalteng juga demikian. Tapi setelah BNPB dan tim turun, itu kurang dari itu,” ujarnya.

Karena itu, Gusti meminta informasi mengenai karhutla disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Meski meminta masyarakat tidak panik, Gusti mengakui dampak karhutla dan kabut asap sudah terasa di sejumlah wilayah.

Ia menyinggung kondisi di Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan. Menurutnya, terdapat laporan sekitar 600 sekolah di Malaysia diliburkan akibat kondisi kabut asap.

“Saya pikir memang kebetulan anginnya ke arah sana,” katanya.

Dampak kabut asap juga sempat dirasakan di Kalimantan Barat. Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak dilaporkan mengalami penundaan.

“Kalbar juga kemarin di Supadio ada delay sebentar ya, ada kurang lebih 20 penerbangan,” ujar Gusti.

Gusti mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Barat pada Sabtu.

Menurutnya, kehadiran Presiden di lapangan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penanganan kebakaran sekaligus kesiapan menghadapi potensi perluasan karhutla.

Dunia usaha juga dinilai mulai meningkatkan kesiapsiagaan. Gusti menyebut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah mengeluarkan edaran dan melakukan persiapan di lapangan.

Ia menilai tingginya risiko karhutla, termasuk yang dipengaruhi kondisi El Nino, harus diimbangi dengan kesiapan yang sama kuat.

“Risiko karhutla yang tinggi, betul, El Nino yang tinggi, itu kita lawan juga dengan kesiapan kita yang tinggi. Sehingga tidak panik,” katanya.

Gusti mengingatkan kepanikan justru dapat membuat penanganan karhutla menjadi tidak efektif.

Kondisi tersebut berisiko mendorong berbagai pihak saling menyalahkan ketika seharusnya fokus pada pengendalian kebakaran.

“Karena kesannya kalau kita panik, kita sesama kita mencari kesalahan, kesalahan ini jadi saling salah,” ungkapnya.

Selain pemadaman langsung, Gusti menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi risiko karhutla dalam jangka pendek.

Ia menyebut BMKG, TNI, dan Polri telah menyiapkan pesawat untuk mendukung pelaksanaan OMC. Pendanaan dari Kementerian Sekretariat Negara juga disebut telah tersedia.

Namun, pelaksanaan OMC menghadapi kendala kondisi atmosfer. Awan yang tersedia dinilai terlalu tipis sehingga belum mendukung operasi secara optimal.

“Pesawat-pesawat sudah siap, pendanaan dari Kementerian Sekretariat Negara juga sudah siap, tapi karena awannya tipis, ya tipis sekali. Jadi ini juga perlu kita jelaskan,” kata Gusti.

Gusti menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perusahaan, masyarakat, aparat keamanan, perguruan tinggi, dan media juga memiliki peran dalam mencegah serta menangani kebakaran.

“Ini nggak bisa kerja satu institusi sendiri. Dan saya pikir juga media berperan untuk mengevaluasi ini,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menegaskan penegakan hukum tetap harus dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran prosedur pencegahan karhutla.

“Kalau memang kejadiannya sengaja dibakar atau tidak melakukan SOP yang dilakukan, saya pikir penindakan hukum harus juga dilakukan,” tegasnya.

Gusti mengatakan kondisi El Nino masih perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko karhutla dalam beberapa pekan ke depan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menggunakan data beberapa tahun terakhir untuk membaca pola kebakaran dan menentukan langkah penanganan.

Ia kembali mendorong pelaksanaan OMC sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika kondisi awan memungkinkan.

Selain pendekatan teknologi, Gusti juga mengajak masyarakat menggunakan pendekatan keagamaan dan kearifan lokal dalam menghadapi kekeringan.

“Bagi umat Islam, kita harus laksanakan salat istisqa, minta hujanlah,” katanya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bergerak bersama menghadapi ancaman karhutla tanpa menciptakan kepanikan.

“Mungkin ini karena ini adalah bencana ya, jadi kita juga ada tangan-tangan Tuhan yang memang kita harapkan memberikan rahmat dan hidayah untuk kita menjaga lingkungan kita ini,” tuturnya.