REGIONAL:
- Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, mengamuk pada Jumat, 21 Agustus 2026, karena mengaku ditekan petugas BNPB menandatangani dokumen bantuan.
- Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, menyatakan pada Minggu, 23 Agustus 2026, bahwa klaim tekanan oleh camat tersebut tidak benar.
- Pihak BNPB menegaskan tidak pernah melakukan pemaksaan dan selalu mengutamakan transparansi dalam proses penyaluran bantuan logistik gempa.
Suara.com - Jagat media sosial dihebohkan dengan video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang menyebut dirinya ditekan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menandatangani berita acara serah terima bantuan logistik gempa.
Beredar video berdurasi sekitar enam menit yang memperlihatkan Agustinus mengamuk di posko logistik pada Jumat (21/8/2026).
Dalam video tersebut, Agustinus tampak emosional, menunjuk-nunjuk wajah petugas, hingga membanting karung beras dan paket bantuan di hadapan pejabat BNPB.
Ia mengaku tersinggung karena pejabat BNPB menyebut bantuan yang turun ke wilayahnya sangat banyak, padahal kondisi di lapangan berbeda.
“Saya pusing, Pak. Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak,” ucapnya.
Agustinus juga mengaku tertekan karena harus membagi bantuan yang terbatas untuk 21.171 jiwa warga terdampak yang tersebar di 11 desa.
“Bukan begitu caranya. Saya sangat tidak setuju. Saya tahu semua desa protes ke saya. Semua teriak ke saya,” katanya.
Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur pun buka suara lewat penjelasan bahwa hasil penelusuran mereka berbeda dengan klaim yang disampaikan camat.
“Hasilnya apa yang disampaikan camat (Lamba Leda Utara) tidak benar. Tidak pernah menekan untuk menandatangani berita acara, lebih-lebih oleh BNPB,” kata Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, dalam video pernyataan yang disampaikan pada Minggu (23/8/2026).
Tarsi menjelaskan bahwa bantuan logistik dari pemerintah pusat disalurkan secara bertahap melalui posko utama yang dipimpin Sekretaris Daerah Manggarai Timur.
“Kami ada 12 kecamatan, wajib men-dropping logistik kepada masyarakat yang kena dampak,” paparnya.
Tarsi menambahkan, pemerintah daerah telah membentuk tim khusus untuk menangani pendistribusian logistik ke wilayah-wilayah terdampak gempa.
“Tim itu yang kemudian meminta untuk menandatangani berita acara ketika memberi bantuan untuk masyarakat,” ujarnya.
Tarsi turut menjelaskan bahwa kehadiran petugas BNPB di Manggarai Timur semata-mata untuk memastikan bantuan logistik dari pemerintah pusat benar-benar sampai ke warga terdampak.
“Bukan menekan seperti yang disampaikan camat,” katanya.
BNPB sendiri, melalui Berton SP Panjaitan selaku Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan juga sudah meluruskan bahwa tidak pernah ada pemaksaan dalam proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan logistik.
“Petugas BNPB di lapangan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam setiap tahapan penyaluran bantuan,“ tuturnya dalam pernyataan resmi lembaga.
Tarsi pun memastikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia turut mengimbau agar video yang telanjur viral tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperkeruh suasana penanganan bencana gempa di Manggarai Timur.
“Kami berharap bahwa video ini tidak boleh dipakai untuk sesuatu hal untuk meruncing situasi yang tidak benar di Kabupaten Manggarai Timur,” pungkas Tarsi.
TERPOPULER