-
Donald Trump mengajukan rancangan kesepakatan teknologi nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres AS.
-
Syarat utama kesepakatan mencakup keikutsertaan Arab Saudi dalam normalisasi hubungan melalui Abraham Accords.
-
Pakar nonproliferasi mengkritik kesepakatan karena berpotensi memicu risiko penyebaran senjata nuklir di kawasan.
“Ini mengambil pendekatan yang berbeda dari tindakan nonproliferasi ketat yang dipertahankan Amerika Serikat di masa lalu ketika mengekspor energi nuklir,” kata Erin Dumbacher, senior fellow keamanan nuklir Stanton di Council on Foreign Relations.
Dumbacher, yang juga pernah bertugas di Departemen Pertahanan di Kantor Under Secretary for Policy, memperingatkan risiko jangka panjang dari kelonggaran ini.
“Ini menjadi jalan licin menuju lebih banyak negara yang memiliki bahan nuklir tanpa tindakan yang telah menjaga jumlah total negara dengan senjata nuklir hanya sembilan. Lebih banyak bahan nuklir yang tidak terperiksa di seluruh dunia dapat menyebabkan kecelakaan, risiko keamanan, dan lebih banyak proliferasi,” kata Dumbacher.
Bagaimana Sikap Politik Luar Negeri Arab Saudi Saat Ini?
Pemerintah Arab Saudi hingga kini tetap teguh pada pendirian politik luar negerinya terkait isu normalisasi diplomatik dengan Israel. Pihak kerajaan menyatakan tidak akan bergabung dalam Abraham Accords tanpa adanya pengakuan resmi terhadap kemerdekaan negara Palestina.
Sikap diplomatik Riyadh tersebut semakin mengeras seiring memanasnya konflik dan perang di Jalur Gaza sejak tahun 2023 lalu. Di sisi lain, isu dinamika keamanan regional juga menjadi alasan utama Arab Saudi dalam berburu teknologi nuklir.
Pejabat Arab Saudi secara terbuka telah menegaskan akan terus mengejar kemampuan senjata nuklir apabila Iran berhasil mengembangkannya terlebih dahulu. Dinamika persaingan kawasan ini membuat kesepakatan nuklir sipil dengan AS menjadi perhatian utama komunitas internasional.