Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan

Suara.com - Pemerintah Singapura menghadapi gelombang penolakan publik yang sangat jarang terjadi akibat rencana penebangan belasan hektar kawasan hutan untuk pembukaan lahan perumahan baru. Rencana alih fungsi Hutan Maju dan Hutan Gillman ini memicu penggalangan petisi online yang telah menembus lebih dari 60.000 tanda tangan warga.

Kondisi ini menciptakan nilai baru dalam dinamika politik sipil Singapura, di mana kebijakan tata ruang yang biasanya ditentukan sepihak oleh pemerintah kini mendapat perlawanan terbuka dari masyarakat. Kesadaran warga akan pentingnya kelestarian lingkungan mulai mengikis dominasi narasi pembangunan ekonomi mutlak yang selama ini dijalankan otoritas setempat.

Perubahan pola piker warga ini memicu diskusi mendalam mengenai batas-batas arti kemajuan bagi salah satu negara teraya di dunia tersebut. Kontroversi penataan lahan ini semakin mencuat di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-61.

Proyek Housing and Development Board berencana menggusur 15 dari total 23 hektar luas Hutan Maju serta 10 hektar Hutan Gillman di bagian selatan. Lahan tersebut bakal disulap menjadi kawasan pemukiman warga Sunset Way dan sekitarnya.

Penolakan warga mengalir deras melalui diskusi komunitas hingga penggalangan aksi massa secara mandiri di lapangan. Puncak gerakan warga ditandai dengan berkumpulnya lebih dari 2.000 orang di Speakers’ Corner untuk menyuarakan kritik terhadap rencana pemusnahan area hijau tersebut.

Mengapa Warga Singapura Menolak Pembabatan Hutan Maju?

Warga yang bermukim di sekitar area Hutan Maju khawatir alih fungsi lahan akan merusak ekosistem keanekaragaman hayati yang telah bertahan puluhan tahun. Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai satwa terancam punah seperti burung cerek bulbul kepala jerami dan trenggiling Sunda.

Joanne Teoh, warga Sunset Way berusia 68 tahun yang konsisten mendokumentasikan flora dan fauna setempat, menyuarakan keprihatinannya atas ancaman kehancuran lingkungan tersebut.

“Bahkan jika Anda membangun rumah di sebagian hutan ini, seperti yang dikatakan anak-anak saya, kami tidak ingin tinggal di samping pemakaman ekosistem yang hancur,” ujar Teoh kepada Al Jazeera.

Keberadaan Hutan Maju tercatat menampung sedikitnya 113 spesies hewan, sementara Hutan Gillman menjadi habitat bagi 178 spesies unik. Penebangan kedua kawasan ini diprediksi akan makin mempercepat kehilangan tutupan hijau alami Singapura.

Laporan studi jurnal Sustainability tahun 2023 mencatat Singapura berpotensi membabat 7.331 hektar hutan demi pembangun—angka yang melebihi 1,2 kali luas seluruh taman kota dan cagar alam yang ada saat ini.

Situasi ini mendorong banyak warga lokal mengambil peran aktif dalam mengawal isu kebijakan tata lingkungan negara.

Bagaimana Aktivis Sipil Bergerak Melawan Kebijakan Tata Ruang?

Berbagai kelompok masyarakat sipil memanfaatkan platform digital hingga diskusi tatap muka untuk memetakan strategi advokasi lingkungan. Komunitas lokal bahu-membahu menyusun dokumen analisis dampak lingkungan guna menanggapi dokumen resmi pemerintah.

Victoria, warga berusia 30 tahun yang tinggal di dekat Hutan Gillman, merespons penanganan pejabat dengan membentuk grup Telegram beranggotakan hampir 800 orang.

“Mereka tidak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri, jadi saya pikir saya harus melakukan sesuatu,” kata Victoria.

Melalui wadah digital tersebut, para ahli dan warga bekerja sama menelaah kajian dampak lingkungan formal serta merumuskan masukan resmi kepada otoritas terkait.

Organisasi SG Climate Rally (SGCR) juga turut memobilisasi massa dan menggelar kegiatan penelusuran rekam jejak sejarah hutan bersama warga.

Rachel Tan, pengorganisasi SGCR, menilai adanya peningkatan kesadaran berpolitik dan keberanian warga dalam mengekspresikan pandangan mereka.

“Kita perlahan-lahan makin dewasa sebagai sebuah masyarakat secara umum, dalam hal modal kewargaan, pengetahuan politik, dan keberanian kita dalam menyuarakan pendapat politik ini,” ungkap Tan.

Bagaimana Pemerintah Singapura Merespons Penolakan Ini?

Pemerintah Singapura bergeming dengan alasan keterbatasan lahan di tengah tingginya permintaan hunian bagi publik. Angka lonjakan penduduk yang mencapai rekor 6,11 juta jiwa menjadi argumen utama otoritas untuk melanjutkan pembukaan lahan.

Menteri Negara Pembangunan Nasional Alvin Tan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat adalah prioritas yang sulit dihindari.

“Pilihan kami lebih sempit dibandingkan dengan pilihan yang dihadapi negara-negara yang lebih besar. Oleh karena itu, kami harus memanfaatkan lahan kami yang terbatas sebaik-baiknya,” tutur Tan dalam sidang parlemen.

Kendati demikian, besarnya tekanan publik memaksa pemerintah menjanjikan penyesuaian porsi area hijau yang disisakan dari rencana awal.

Pemerintah berkomitmen memperluas kawasan konservasi di atas batas minimum awal sebesar 40 persen di Gillman Barracks dan 35 persen di Hutan Maju.

“Kami akan menghitung persis berapa banyak lagi sisanya, namun kita harus menerima bahwa ini berarti kita hanya dapat membangun lebih sedikit rumah di kedua lokasi tersebut bagi sesama warga Singapura,” tambah Tan.

Konflik antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan pelestarian alam sejatinya bukan hal baru bagi Singapura. Sejak 1967, Singapura mengusung citra sebagai "Kota Taman" melalui tradisi penanaman pohon yang diinisiasi oleh Lee Kuan Yew dan kini dilanjutkan dengan slogan "City in Nature".

Singapura juga terikat dalam Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use bersama lebih dari 130 negara untuk menghentikan deforestasi pada 2030. Namun, tingginya ketergantungan pada reklamasi dan pembukaan lahan kerap bertabrakan dengan komitmen lingkungan tersebut.

Sebelumnya, penolakan publik serupa berhasil menyelamatkan sebagian Hutan Dover seluas 33 hektar yang akhirnya dialihfungsikan menjadi taman alam. Selain isu Hutan Maju dan Gillman, rencana penggabungan pulau-pulau selatan melalui pengerukan pasir juga memicu keprihatinan atas kerusakan terumbu karang serta warisan sejarah suku Orang Laut.

Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, warga seperti Joanne Teoh memilih untuk terus merekam kondisi hutan sebelum area tersebut berubah wajah.

“Saya tidak boleh melewatkan momen bersama burung-burung itu, jadi saya memilih mendengarkan simfoni mereka,” ucap Teoh.

Ia pun menutup pandangannya dengan kalimat yang menggambarkan keterikatan emosional warga dengan alam sekitarnya.

“Anda hanya berduka jika Anda pernah mencintai dengan sangat dalam,” tutup Teoh.