Bisakah Energi Terbarukan Bantu Warga NTT Hadapi Krisis Air dan Kemiskinan?

Suara.com - Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 kembali menegaskan betapa rentannya wilayah ini terhadap bencana alam. Kerentanan itu berlapis dengan persoalan ekonomi: data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTT berada di peringkat keenam nasional untuk persentase penduduk miskin per Maret 2026, dengan angka mencapai 17,52 persen.

Bagi Institute for Essential Services Reform (IESR), dua persoalan itu—kerentanan bencana dan kemiskinan—tidak bisa diselesaikan terpisah dari cara warga NTT mengakses energi.

Alih-alih hanya mempersoalkan pemadaman listrik atau ketergantungan pada diesel, IESR mendorong energi terbarukan sebagai jalan masuk untuk memperbaiki hidup sehari-hari masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih hingga penghasilan tambahan dari hasil panen.

Potensi di atas kertas sebenarnya sangat besar. Kajian IESR memperkirakan potensi teknis energi surya NTT mencapai sekitar 338,59 GWp, sementara potensi produksi hidrogen hijaunya diperkirakan sekitar 5,14 juta ton per tahun. Namun angka-angka itu belum banyak berarti bagi warga jika tidak diterjemahkan menjadi manfaat langsung.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa, saat meluncurkan Inisiatif NTT Net Zero Emission (NZE) 2050 di Kupang pada 19 Agustus 2026, menyoroti bahwa persoalan NTT bukan pada minimnya sumber energi, melainkan pada belum tersambungnya potensi itu ke rumah tangga, usaha kecil, dan sumber penghidupan warga.

Karena itu, IESR bersama Pemerintah Provinsi NTT menetapkan target NZE pada 2050, satu dekade lebih cepat dari target nasional, dan sejak Juni 2026 telah menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor kelistrikan di provinsi tersebut.

Salah satu contoh paling konkret dari pendekatan ini terlihat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Manager NTT NZE 2050 IESR, Maghribul Falah, menjelaskan bahwa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sana akan dipadukan dengan teknologi desalinasi untuk mengatasi krisis air yang selama ini dihadapi warga.

Air bersih hasil olahan akan mengalir ke rumah tangga di Desa Seo dan Desa Manumean, mendukung dua kelompok tani di Oerinbesi, sekaligus dipakai sebagai sarana belajar pompa air tenaga surya bagi siswa SMK setempat.

Pendekatan serupa akan direplikasi lewat tiga skema proyek percontohan hingga 2027: PLTS berkapasitas 100–250 kWp untuk kegiatan produktif seperti mesin pengering hasil panen, PLTS untuk sekitar 15 fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan UMKM, serta revitalisasi PLTS yang rusak agar kembali berfungsi sekaligus mendukung desalinasi air.

Sementara pemerintah provinsi menyiapkan payung kebijakan dan koordinasi lintas sektor, eksekusi di lapangan akan bertumpu pada kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lokal.

IESR telah menandatangani nota kesepahaman dengan empat organisasi yakni, Yayasan PIKUL, Bengkel APPEK, Yayasan Cemara, dan Solar Chapter untuk mengawal proyek-proyek ini agar benar-benar sampai ke tingkat desa.

Jika berjalan sesuai rencana, transisi energi di NTT tidak akan berhenti sebagai proyek pengganti diesel semata, melainkan bergerak menjadi infrastruktur dasar yang menopang ketahanan pangan, air, dan ekonomi warga di salah satu provinsi paling rentan bencana di Indonesia.