Iran: Dunia Berada di Ambang Perang Dunia III

Suara.com - Iran mulai melihat masa depan perang AS-Iran akan menjadi lebih dahsyat dengan terjadinya perang dunia III. Eskalasi ketegangan politik dan militer di kawasan Timur Tengah kini telah menempatkan stabilitas keamanan global pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Peningkatan skala konflik regional yang terus meluas dinilai berpotensi kuat menjadi pemantik pecahnya peperangan berskala internasional.

Pernyataan krusial mengenai situasi ini disampaikan langsung oleh salah satu legislator senior asal Tehran, Kamran Ghazanfari. Ia menegaskan bahwa kondisi wilayah tersebut secara praktis berada di ambang Perang Dunia III.

Penilaian tersebut muncul seiring kian meluasnya pertempuran antara Rusia dan Ukraina serta menajamnya gesekan antarnegara adidaya dunia. Selain itu, dinamika persaingan geopolitik di kawasan Asia Timur turut memperbesar risiko terjadinya benturan militer secara terbuka.

Ghazanfari menyebutkan bahwa dukungan NATO kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia, beserta tensi Moskow dengan Inggris dan Jerman, telah meningkatkan peluang meluasnya konflik ke negara-negara Eropa lainnya. Ia juga menguraikan bahwa perselisihan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait Taiwan merupakan titik rawan pertikaian luas lainnya di dunia.

Di tengah meningkatnya potensi benturan global tersebut, parlemen Iran kini mulai mempertimbangkan langkah strategis baru terkait kebijakan nuklir nasional mereka. Langkah politik ini diprediksi akan semakin memperkeruh hubungan diplomasi antara Tehran dan blok barat.

Dalam wawancara bersama Iranian Labour News Agency (ILNA), Ghazanfari menekankan opsi mengenai rencana Iran untuk keluar dari Non-Proliferation Treaty (NPT).

"Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa isu ini akan dimasukkan kembali ke dalam agenda pembahasan parlemen," tulis Yerusalem Post.

Sikap keras politik luar negeri ini sejalan dengan penolakan berulang terhadap berbagai opsi kesepakatan diplomasi bersama pihak Amerika Serikat. Para politisi garis keras memandang setiap perjanjian formal dengan Washington tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Ghazanfari menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berulang kali mengancam Iran dan para anggota tim negosiasinya selama pembicaraan dua bulan, sehingga kesepakatan apa pun yang dicapai dalam kondisi seperti itu tidak akan memiliki keabsahan menurut hukum internasional.

Ia juga menambahkan peringatan mengenai potensi manuver militer lawan yang dapat mengancam kedaulatan wilayah domestik Iran di kawasan selatan.

Potensi ancaman invasi atau operasi militer berskala besar dari pihak asing terus dipantau secara ketat oleh otoritas keamanan Iran. Tehran mengklaim telah mengidentifikasi pergerakan pasukan luar di sekitar wilayah perbatasan laut mereka.

“Bukti dan tanda-tanda menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang merencanakan operasi berskala besar. Mereka kemungkinan berniat untuk merebut beberapa pulau kami di selatan dan telah membawa banyak pasukan serta peralatan ke kawasan tersebut,” tegas Ghazanfari.

Guna merespons ancaman tersebut, rezim Iran terus melancarkan aksi balasan militer secara intensif di berbagai titik strategis kawasan. Serangan terbaru ke wilayah Yordania serta ancaman terhadap kapal-kapal tanker menjadi sinyal tegas bahwa Tehran tidak akan mundur menghadapi tekanan Amerika Serikat.

Langkah ofensif ini mencerminkan pandangan kelompok elite Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan politisi garis keras yang memandang pertempuran saat ini sebagai pertikaian global. Iran bertekad merangkul kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok untuk mengikis dominasi geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Akar dari pandangan politik luar negeri Iran ini bermula sejak era pasca-Revolusi Islam yang menolak hegemony blok Barat maupun Timur. Meskipun sempat membuka ruang rekonsiliasi dengan Washington, fokus utama Tehran tetap pada pembentukan tatanan dunia baru dan pengusiran pengaruh militer Amerika Serikat dari kawasan.