Purbaya Dicopot Prabowo, Pramono Siap Gandeng Menkeu Baru demi Kelancaran Fiskal Jakarta

Suara.com - Perombakan susunan pembantu presiden di jajaran kementerian kabinet pusat kembali menyita perhatian kalangan pejabat pemerintah daerah.

Salah satu pergeseran penting yang dinilai berdampak langsung terhadap koordinasi fiskal daerah adalah pergantian posisi di Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.

Menanggapi pergantian menteri tersebut di sela kegiatannya di Jakarta, Pramono Anung menegaskan penghormatannya terhadap hak prerogatif kepala negara.

"Mengenai reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden," ujar Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan diri selalu siap menjalin koordinasi secara terbuka dengan siapa pun Menteri Keuangan baru yang ditunjuk oleh presiden.

"Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," tegas Pramono.

Kesiapan berkolaborasi secara profesional dipandang sebagai modal utama dalam menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan serta pembangunan di ibu kota.

"Kalau saya, yang paling penting ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," kata Pramono lagi.

Dukungan moral pun disampaikan kepada nakhoda baru agar kementerian pengelola perbendaharaan negara itu dapat mengemban amanah dengan lancar.

Posisi tersebut dipandang memiliki kedudukan yang luar biasa penting dalam mengatur tata kelola peredaran anggaran dari pusat ke daerah.

"Pokoknya intinya, siapa pun yang menjadi menteri, kami mendoakan menteri itu akan sukses. Apalagi ini kan salah satu menteri yang sangat strategis," harap Pramono.

Bersama menteri baru, kebijakan di kementerian pengelola fiskal pun diharapkan mampu mengurai berbagai tantangan keuangan serta menuntaskan program strategis yang tengah berjalan.

"Mudah-mudahan keputusan Bapak Presiden untuk Menteri Keuangan ini adalah yang terbaik, dan kami mendoakan yang terbaik, dan sekaligus menyelesaikan banyak hal," ucap Pramono.

Namun saat dicecar awak media mengenai kelanjutan rencana penerbitan obligasi daerah bersama menteri yang baru, eks Seskab itu belum mau berbicara banyak.

"Baru dilantik," singkatnya.