Mahfud MD Bongkar 2 Kelemahan Mendasar Purbaya Usai Dicopot Prabowo, Komunikasi dan Substansi

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kinerja Purbaya Yudhi Sadewa setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencopot jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti.

Mahfud MD menilai, ekspektasi publik terhadap Purbaya pada awalnya tergolong tinggi, namun performanya dinilai menyisakan catatan kritis mendasar.

"Nah, menyangkut Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya," terangnya sebagaimana dikutip, Rabu (16/9/2026).

Mahfud merinci dua poin evaluasi utama terhadap Purbaya, yakni tata kelola komunikasi publik dan penanganan persoalan substansi di kementerian.

"Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian, substansi urusannya juga tidak beres," kata Mahfud.

Terkait komunikasi publik, Mahfud menilai Purbaya kerap menyederhanakan masalah ekonomi yang kompleks dan memberikan harapan yang tidak realistis kepada masyarakat.

"Dia memberi harapan orang. Itu gampang, itu nanti untuk pertumbuhan ekonomi, nanti gampang. Kemudian semuanya dianggap gampang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan," jelasnya.

Mahfud menyinggung perlakuan Purbaya terhadap kalangan ahli saat berdiskusi di ruang publik.

"Dulu ada seorang pakar kan bicara, 'Anda kan bukan ekonom, tidak tahu apa-apa.' Kan gitu kan di depan forum. Kayak gitu, ngejek sekali," ungkapnya.

Pada aspek substansi, Mahfud menyoroti realisasi pernyataan dan janji Purbaya yang kerap berubah, sembari membandingkannya dengan karakter Suahasil Nazara.

"Janjinya nggak ada yang bisa ditepati dan berubah macam-macam. Nah mudah-mudahan Pak Suahasil ya orangnya nggak banyak bicara sebenarnya," tuturnya.

Kritik terhadap substansi kinerja Purbaya juga dikaitkan dengan strategi penerimaan negara, khususnya kebijakan penarikan pajak yang menuai polemik di tengah masyarakat.

"Bekerja dan bagus mudah-mudahan kesan yang selama ini untuk mendapat pendapatan negara ini mengejar-ngejar pajak sampai hal-hal yang tidak penting, apa yang tidak layak ditarik pajaknya," katanya.

Mahfud menegaskan bahwa keluhan publik terkait agresivitas pemungutan pajak terus bergulir di ranah digital.

"Mungkin itu berlebihan yang di medsos itu, tapi suara seperti itu nggak pernah bisa berkurang. Nah dari sudut substansi juga kan begitu," bebernya.