Lonjakan Biomassa Jepang Bikin Indonesia Alami Deforestasi Lebih Parah, Mengapa?

Suara.com - Dalam dua tahun terakhir, permintaan Jepang terhadap wood pellet asal Indonesia melonjak lebih dari lima kali lipat.

Di balik meningkatnya kebutuhan bahan bakar biomassa tersebut, muncul sorotan terhadap risiko deforestasi di Indonesia akibat perluasan rantai pasok kayu untuk memenuhi pasar Jepang.

Melansir Global Trade Algorithmic Intelligence Center, impor wood pellet Jepang dari Indonesia meningkat dari 66.460 ton pada 2023 menjadi 402.310 ton pada 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan lebih dari 500 persen dalam dua tahun.

Lonjakan itu terjadi ketika Jepang juga mencatat peningkatan impor wood pellet secara keseluruhan. Pada 2025, Jepang mengimpor 8,64 juta ton wood pellet, naik 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan permintaan tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu pemasok yang semakin penting bagi kebutuhan energi biomassa Jepang. Namun, meningkatnya produksi wood pellet juga menimbulkan pertanyaan mengenai dari mana bahan baku tersebut berasal dan apa dampaknya terhadap hutan alam.

Jepang Kian Mengandalkan Biomassa

Biomassa merupakan material organik, seperti tanaman, kayu, dan limbah, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi.

Jepang mengembangkan biomassa sebagai salah satu sumber energi alternatif di tengah ketergantungannya terhadap impor bahan bakar fosil. Meski kontribusinya terhadap sistem kelistrikan masih relatif kecil, penggunaannya terus berkembang.

Berdasarkan data Institute for Sustainable Energy Policies yang dikutip Phys, biomassa menyumbang kurang dari 6 persen pembangkitan listrik Jepang pada 2024.

Pertumbuhan kebutuhan biomassa tersebut ikut meningkatkan permintaan terhadap wood pellet dari negara-negara pemasok. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami lonjakan permintaan paling besar.

Jika dibandingkan dengan 2023, volume wood pellet asal Indonesia yang masuk ke Jepang pada 2025 meningkat lebih dari lima kali lipat.

Persoalannya, peningkatan permintaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan komoditas. Ada rantai pasok panjang yang menghubungkan kebutuhan pembangkit listrik di Jepang dengan sumber bahan baku kayu di Indonesia.

Ketika Biomassa Menekan Hutan Alam

Direktur Auriga Nusantara, Timer Manurung, yang turut berkontribusi dalam analisis mengenai biomassa Indonesia, mengatakan sebagian besar produk biomassa Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor.

"Industri biomassa telah menjadi pendorong baru deforestasi di Indonesia," kata Timer.

Menurut dia, Jepang menjadi salah satu tujuan utama produk biomassa Indonesia. Kondisi tersebut membuat peningkatan kebutuhan biomassa Jepang memiliki keterkaitan dengan bertambahnya produksi biomassa di negara pemasok.

Potensi dampaknya terhadap hutan terlihat dari analisis Earth Insight, Auriga Nusantara, dan Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan. Mereka menemukan sedikitnya 45 konsesi biomassa di Indonesia yang mencakup lebih dari 750.000 hektare hutan alam.

Ekspansi tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi tutupan hutan. Masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan konsesi juga dapat terdampak karena hutan menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari kehidupan dan kebudayaan mereka.

"Hal itu akan sepenuhnya menghapus semua tutupan alam yang menyediakan penghidupan dan merupakan bagian integral dari budaya masyarakat," kata Timer.

Celah Uji Tuntas Jepang

Masalah berikutnya muncul pada bagaimana Jepang memastikan bahan baku wood pellet yang masuk ke negaranya tidak berasal dari deforestasi.

Spesialis kehutanan sekaligus peneliti Global Environmental Forum, Syoko Iinuma, menilai terdapat celah dalam kebijakan uji tuntas Jepang yang berpotensi membuat wood pellet terkait deforestasi tetap masuk ke pasar.

"Kami sangat frustrasi. Kami bahkan telah meminta uji tuntas berkali-kali," kata Iinuma.

Jepang memang telah menghentikan subsidi untuk proyek biomassa berskala besar yang baru. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta mengakhiri dukungan bagi proyek yang sebelumnya telah mendapatkan sertifikasi.

Proyek yang telah tersertifikasi masih dapat menerima subsidi hingga 20 tahun setelah mulai beroperasi. Artinya, permintaan terhadap bahan bakar biomassa masih berpotensi bertahan dalam jangka panjang meski subsidi untuk proyek biomassa skala besar baru telah dihentikan.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar Jepang meningkatkan penggunaan biomassa, tetapi bagaimana kebutuhan energi tersebut dipenuhi dan apakah bahan bakunya menimbulkan tekanan baru terhadap hutan Indonesia.

Penulis: Chairunisa