Prabowo Gemakan Free Palestine di Gontor, Pengamat: Retorika dan Aksi Belum Selaras

Suara.com - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhadi Sugiono, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyuarakan 'Free Palestine' belum cukup jika tidak diikuti langkah nyata dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Diketahui, terbaru Prabowo menggemakan seruan Free Palestine di hadapan para santri pada Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Kabupaten Ponorogo pada Sabtu (19/9/2026).

"Statement Free Palestine itu sudah statement lama dan secara konsisten kita suarakan, jadi kalau Pak Prabowo mengatakan itu, what is new?" kata Muhadi, saat dihubungi Suara.com, Sabtu siang.

Pernyataan itu dinilai sebatas retorika politik domestik. Sedangkan langkah diplomatik pemerintah dinilai tidak selaras dengan aksi nyata di tingkat internasional.

Menurut dia, persoalan utamanya bukan pada sikap Indonesia yang mendukung Palestina, sebab posisi tersebut sudah lama menjadi kebijakan negara.

Namun yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana sikap tersebut diterjemahkan menjadi tindakan konkret melalui instrumen diplomasi dan kebijakan luar negeri.

"Jadi saya khawatir terlalu banyak retorika yang dijalankan sekarang. Tetapi tanpa disadari konsistensinya itu kecil, konsistensi antara retorika dengan aksinya nyata itu loh," ujarnya.

Muhadi menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) yang justru menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap pemerintah terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Pasalnya posisi Israel dalam forum tersebut membuat agenda Palestina merdeka sulit didorong hanya melalui pernyataan politik.

"Sekarang jelas-jelas kalau kita ingin konsistenkan, keanggotaan kita di BOP itu kan jelas tidak mungkin membawa Free Palestina, itu bagaimana. Wong BOP itu posisi Israel itu jelas tidak mungkin ada Palestina merdeka dan kita ada di dalamnya, kita mau bisa apa itu," tegasnya.

Dukungan terhadap Palestina, kata Muhadi, membutuhkan strategi diplomasi yang mampu menghasilkan pengaruh bukan sekadar pengulangan pernyataan politik.

"Posisi Israel sebagai sesama anggota BOP sudah sangat jelas, two state solution, tidak ada Palestina merdeka. Ya sudah jalan buntu to itu," tuturnya.

Ditekankan Muhadi, pemerintah memiliki instrumen yang jauh lebih besar dibanding masyarakat biasa untuk memperjuangkan isu Palestina. Oleh sebab itu pernyataan politik kepala negara seharusnya dapat diikuti dengan langkah yang dapat diukur di forum internasional.

"Ya kalau misalkan rakyat jalanan berteriak 'Free Palestine, Free Palestine' karena memang dia hanya bisanya begitu. Tetapi kalau sebuah pemerintahan sebuah negara, itu kan bisa banyak hal yang dilakukan, diplomasi dan sebagainya. Tetapi pernyataan tegas begitu hanya di depan para santri yo percuma," ucapnya.