- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui perwakilan KWJK di kantor Kemensos pada Kamis untuk menindaklanjuti aksi demonstrasi penyaluran bantuan sosial.
- Kemensos memproses 406 data keluarga dari 2.900 data valid untuk pembukaan rekening penyaluran bantuan sosial berikutnya.
- Menteri Sosial meminta agar data warga yang terindikasi judi online diperiksa ulang tanpa langsung dikesampingkan.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kembali menemui perwakilan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) yang sempat lakukan demonstrasi di kantor Kemensos pada Kamis (17/9) lalu.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut aksi terkait dugaan ketidaksesuaian desil dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kemensos itu, turut hadir Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, serta jajaran staf khusus Menteri Sosial.
Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto memaparkan hasil pemadanan data yang dikumpulkan KWJK melalui posko-posko warga.
Menurut Joko, KWJK sebelumnya menyerahkan sekitar 4.600 data kepada Kemensos. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat data yang tercatat lebih dari satu kali.
“Dari total data yang dikirim itu 4.600. Tapi setelah kita cek ternyata ada yang dobel-dobel, ada yang ganda, sehingga tinggal 2.900 keluarga,” kata Joko.
Dari hasil pemadanan tersebut, sebagian keluarga diketahui telah tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Sementara itu, sebanyak 406 data keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4 akan diproses untuk pembukaan rekening guna penyaluran bansos.
Adapun sebagian data lainnya masih perlu ditelusuri karena terdapat sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian desil dengan kondisi warga, belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga adanya catatan tertentu dalam sistem.
Salah satu catatan yang ditemukan berkaitan dengan indikasi judi online dan kepemilikan aset.
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa mengatakan data yang disampaikan kepada Kemensos dikumpulkan selama hampir satu tahun. Karena itu, menurut dia, kondisi sebagian warga kemungkinan telah mengalami perubahan.
Dea juga menyampaikan adanya warga yang kesulitan mendapatkan penjelasan ketika data mereka terindikasi terkait judi online.
“Ketika keluarga yang terindikasi judi online ini mau melaporkan ke kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak memberikan solusi. Justru malah menjustifikasi, ‘Oh, karena judi online, jadi tidak layak mendapatkan bantuan sosial,’ tanpa ada cross-check lagi,” kata Dea.
Menurut Dea, penjelasan mengenai data warga yang terindikasi judi online akan disampaikan kembali kepada warga melalui posko-posko KWJK.
Gus Ipul Minta Data Indikasi Judi Online Tak Langsung Dikesampingkan
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta data warga yang terindikasi terkait judi online tidak langsung dikesampingkan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut dia, terdapat kemungkinan identitas warga digunakan oleh pihak lain.
“Siapa tahu dia dimanfaatkan orang lain. Jadi data seperti ini bisa kita olah,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan pemadanan data tidak hanya dilakukan untuk menentukan desil warga. Data tersebut juga digunakan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing keluarga.
Menurut dia, data yang telah sesuai akan ditindaklanjuti melalui berbagai program perlindungan sosial, baik yang dimiliki Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya,” kata Gus Ipul.
“Data-data yang sudah hasil pemutakhiran dan sesuai dengan kenyataan ini akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program yang dimiliki oleh pemerintah,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga mengajak KWJK melanjutkan kerja sama hingga tingkat akar rumput. Ia menawarkan agar Kemensos dapat bertemu langsung dengan warga di posko-posko KWJK, termasuk dengan melibatkan RT dan RW setempat.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul menyambut ajakan tersebut. Namun, ia berharap Kemensos tidak hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tetapi juga datang langsung ke permukiman warga.
“Saya berharap Kemensos dipimpin Gus Ipul dan Agus Jabo lebih akomodatif lagi. Saya berharap juga Bapak bisa hadir di perkampungan, misalnya seperti rumah susun,” ujar Marlo.