REGIONAL:
- Koalisi Warga Jakarta berunjuk rasa di Kemensos pada Kamis, 17 September 2026, memprotes masalah pendataan sosial.
- Kesalahan data kemiskinan atau desil menyebabkan warga yang membutuhkan tidak menerima hak bantuan sosial mereka.
- Farida, pengunjuk rasa asal Rusunawa Pesakih, mengeluhkan bantuan PKH dan KAJ miliknya berhenti cair akibat masalah data.
Suara.com - Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menggelar aksi massa di Kementerian Sosial (Kemensos).
Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan persoalan pendataan sosial atau desil yang dinilai berdampak terhadap akses warga terhadap bantuan sosial.
Dalam seruan aksinya, massa menilai kesalahan atau ketidaksesuaian data kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan administrasi.
Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan warga yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan sosial yang seharusnya diterima.
Sejumlah warga yang hadir dalam aksi tersebut membawa persoalan masing-masing terkait status desil dan bantuan sosial yang mereka terima.
Salah satunya Farida, ibu rumah tangga dari Rusunawa Pesakih, yang mengaku tercatat dalam desil 1, tetapi tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Farida mengatakan sebelumnya dirinya pernah menerima PKH melalui kantor pos. Namun, setelah menerima kartu ATM untuk pencairan bantuan, PKH tersebut tidak pernah kembali cair.
“Semennjak pegang kartu ATM-nya belum pernah dapat,” kata Farida kepada Suara.com saat ditemui dalam aksi di Kemensos, Kamis (17/9/2026).
Tak hanya PKH, Farida juga mengaku anaknya tidak lagi menerima Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Ia mengatakan telah menanyakan persoalan tersebut kepada Dinas Sosial dan mendapat informasi adanya masalah pada datanya.
“Saya di cek katanya ada yang make data saya sebagai mainan apa ya, jatohnya kayak judi online gitu. Terus kata saya enggak tahu, saya enggak merasa begitu,” ujarnya.
Farida berharap bantuan sosial yang sebelumnya diterimanya dapat kembali dicairkan.
Ia mengaku tidak bekerja dan merupakan ibu rumah tangga dengan empat anak, sementara suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas.
“Ya berharap pengen dicairin lagi, membantu saya kan. Saya orang tidak bekerja, ibu rumah tangga anak empat, suami pun buruh harian lepas,” katanya.
Farida juga mengaku khawatir status desilnya berubah dan justru semakin tinggi karena salah satu anaknya bersekolah di sekolah swasta.
“Saya takutnya desilnya melonjak, soalnya saya punya anak sekolah yang swasta SMP,” ujarnya.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini
TERPOPULER