Gibran Diperkarakan di MK, Prabowo Nanti Bisa Ajukan 2 Nama Wapres ke MPR

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto bakal diminta mengajukan dua nama wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka ke MPR, sebagai pendampingnya selama tiga tahun ke depan.

Itu bakal terjadi bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pihak pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pilpres 2024, terkait keabsahan status Gibran sebagai wapres.

Sejak Senin 21 September kemarin, MK mulai menyidangkan perkara bernomor registrasi 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut.

Dalam salah satu petitum pihak pemohon, terdapat permintaan mekanisme pemilihan wakil presiden baru melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo, Senin (21/9/2026), mengulas pokok permohonan yang diajukan oleh 12 pihak pemohon, termasuk KIPP, Partai Ummat, hingga mantan Wamenkumham Denny Indrayana.

Inti Gugatan: Syarat Pendidikan dan Administrasi

Fokus utama gugatan ini bukan sekadar validitas ijazah, melainkan pemenuhan syarat pendidikan sesuai Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saat proses pencalonan.

Para pemohon, mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.

Dalam dalilnya, pemohon menyoroti proses penerbitan surat keterangan tersebut yang dinilai terlalu singkat dan diduga tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti ijazah atau sertifikat penyelesaian pendidikan tingkat atas yang sah.

"Jadi pokok permasalahannya bukan hanya ijazah Gibran palsu atau tidak, tapi dalil utamanya adalah apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan pendidikan sebagai cawapres pada Pilpres 2024 lalu," kata Saiful Huda, analis hukum, dikutip hari Selasa (22/9/2026).

Skenario Pemilihan Wapres Baru oleh MPR

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, memaparkan delapan tuntutan dalam persidangan.

Salah satu poin yang paling krusial dalam petitum ketujuh adalah permintaan agar MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden baru.

Jika MK nantinya mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan pelantikan Gibran, maka Presiden Prabowo Subianto akan diminta untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Pemilihan oleh MPR ini ditargetkan berlangsung paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Meskipun demikian, Bambang mengakui bahwa permohonan ini diajukan jauh melampaui tenggat waktu sengketa pemilu konvensional.

"Pihak pemohon hanya meminta kesempatan berkeadilan, supaya kebenaran yuridis tentang pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai cawapares bisa diuji melalui persidangan pembuktian yang imparsial, terbuka, serta akuntabel," jelas Bambang.

Status Masih Berjalan

Perlu dicatat, seluruh tuntutan tersebut masih sebatas petitum gugatan dan belum menjadi keputusan hukum.

Saat ini, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI tetap tidak berubah. MK saat ini masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan akan melanjutkan agenda sidang dengan mendengarkan jawaban dari KPU sebagai termohon, serta keterangan dari Bawaslu dan pihak terkait lainnya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam persidangan, telah meminta Bawaslu untuk memberikan klarifikasi mengenai langkah pengawasan yang dilakukan terkait pemenuhan syarat pendidikan calon pada saat tahapan pemilu berlangsung.

"Kepada Bawaslu, tolong disampaikan kepada majelis hakim tentang apa yang sudah dilakukan sebagai pengawas pemilu soal keterpenuhan syarat," kata Saldi.

Proses hukum ini menjadi ujian besar bagi MK dalam menentukan konsekuensi konstitusional terhadap status pejabat publik setelah proses pelantikan selesai, sekaligus menjadi sorotan utama bagi dinamika politik nasional dalam beberapa waktu ke depan.