Negara G7 Ngamuk Houthi Serang Arab Saudi: Hentikan!

Suara.com - Para pemimpin kelompok negara G7 secara tegas menuntut milisi Houthi Yaman untuk segera menghentikan seluruh gempuran militer ke wilayah Arab Saudi. Langkah diplomasi ini diambil guna merespons ancaman baru terhadap kestabilan ekonomi dan arus perdagangan minyak di Timur Tengah.

"Kami menyerukan kepada Houthi untuk segera menghentikan semua tindakan militer," tegas para pemimpin G7 dalam pernyataan resminya, dikutip dari CNA.

Pernyataan bersama tersebut menekankan pentingnya menghentikan intimidasi pada jalur pelayaran global.

"Semua ancaman dan serangan terhadap pelayaran sipil, dan untuk kembali ke proses politik dengan iktikad baik," lanjut dokumen tersebut.

Sikap keras kelompok negara maju ini dipicu aksi penyerangan kilat milisi pendukung Iran yang berhasil menguasai pesisir Laut Merah. Penguasaan jalur laut vital ini langsung mengerek harga komoditas energi dunia dan mengganggu stabilitas pasar global.

Eskalasi kekuatan militer Houthi di wilayah pesisir seperti Mokha kian memperkokoh cengkeraman aliansi Iran pada dua jalur pelayaran utama dunia. Kondisi ini mengancam secara langsung rute distribusi utama ekspor minyak mentah milik Riyadh.

Selain menekan milisi Yaman, negara-negara anggota G7 juga melemparkan tuntutan eksplisit kepada pemerintah Tehran. Langkah ini diambil karena Tehran dinilai terus menyuplai persenjataan ke wilayah konflik.

G7 mendesak Iran "untuk mengakhiri persenjataan dan dukungannya kepada Houthi," lantaran tindakan tersebut dianggap melanggar deretan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Merespons memanasnya situasi pertahanan di kawasan, Pemerintah Inggris menyetujui pemberian bantuan armada udara untuk mendukung Riyadh. Dukungan berupa fasilitas pengisian bahan bakar di udara tersebut diklaim murni bersifat defensif.

Langkah serupa diambil Pemerintah Prancis yang menyatakan kesiapannya menjaga fasilitas vital energi milik Arab Saudi dari gempuran serangan udara. Penjagaan ketat difokuskan pada infrastruktur yang kerap menjadi target tembakan drone.

"Ini sama sekali tidak melibatkan partisipasi dalam konflik dengan Houthi," ungkap seorang sumber diplomatik Prancis.

Serangan milisi Houthi tercatat menyasar sejumlah instalasi penting milik perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, Aramco, di Yanbu. Penutupan jalur Pipa Timur-Barat bahkan harus dilakukan setelah dihantam drone yang diluncurkan dari wilayah Irak.

Di tengah gempuran tersebut, Presiden Dewan Kepemimpinan Yaman Rashad al-Alimi langsung melakukan kontak telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Pemimpin Yaman tersebut meminta bantuan langsung untuk membendung pergerakan pasukan milisi di lapangan.

Meski demikian, pihak Gedung Putih belum memberikan janji pasti mengenai keterlibatan bantuan militer secara langsung. Pembicaraan tingkat tinggi itu ditegaskan hanya sebatas bentuk dukungan moral terhadap kelangsungan pemerintah Yaman.

Di sisi lain, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dilaporkan terus mendesak Washington agar bersedia menggempur posisi Houthi. Namun, laporan media menyebutkan bahwa pihak AS sejauh ini masih enggan memberikan persetujuan serangan.

Sementara itu, pemimpin kelompok Houthi Abdulmalik menyampaikan kritik keras atas ratusan gelombang serangan udara yang dilancarkan pihak koalisi. Dalam pidatonya, ia mempertanyakan dampak destruktif dari ratusan bom yang telah dijatuhkan di tanah Yaman.

"Jika Pakistan dan Turki dikenakan jumlah serangan sebanyak ini, bukankah itu akan menyebabkan krisis besar?" ujar Abdulmalik dalam pidato resminya.

Ia juga memperingatkan kedua negara tersebut agar tidak ikut campur dalam pertikaian demi keuntungan materi dari Arab Saudi.

"Untuk tidak terjerat demi keuntungan politik dan finansial dari musuh Saudi," tambahnya.

Pertikaian bersenjata di Yaman pertama kali meletus pada 2014 saat kelompok Houthi berhasil merebut kontrol ibu kota Sanaa. Konflik sempat mereda lewat gencatan senjata sejak 2022, sebelum akhirnya pecah kembali pada Juli lalu.

Arab Saudi mulai memimpin koalisi militer internasional sejak 2015 untuk membendung pergerakan Houthi dan membela pemerintah sah Yaman. Campur tangan militer tersebut memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dalam sejarah modern.

Kelompok Houthi atau Ansar Allah sendiri mengambil namanya dari sosok pendiri Badreddin al-Houthi beserta putranya Hussein. Pergerakan organisasi ini berkembang pesat hingga menjadi kekuatan politik-militer utama yang menguasai pusat pemerintahan Yaman.

Konflik kian kompleks setelah Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah bulan lalu. Kesepakatan tersebut mewajibkan pertahanan bersama jika salah satu dari ketiga negara tersebut mendapat serangan militer.