Berani! Presiden Brasil Sebut PBB Gagal Lindungi Dunia dari Perang

Suara.com - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menilai PBB telah melupakan mandat utamanya dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman jagat raya. Ketidakmampuan lembaga internasional ini dalam menghentikan konflik bersenjata global memperlihatkan kemunduran peran diplomasi dunia secara drastis.

Ketiadaan langkah nyata dari PBB membiarkan konflik antarnegara terus membakar berbagai belahan dunia tanpa penyelesaian konkret. Ketimpangan ini menempatkan masyarakat sipil tanpa pertahanan militer sebagai korban utama dari kelalaian sistemik tersebut.

Sorotan tajam ini dilontarkan langsung di hadapan para pemimpin dunia sebagai peringatan atas melemahnya taring PBB saat ini. Posisi PBB dianggap kian tidak berdaya saat dihadapkan pada ancaman geopolitik yang merusak tatanan keamanan global.

"PBB gagal dalam salah satu misi terpentingnya: membebaskan umat manusia dari bencana perang," kata Lula dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada Selasa (22/9/2026).

Lula menegaskan bahwa ketidakmampuan membendung perang telah meruntuhkan kepercayaan publik internasional terhadap lembaga tersebut. Hal ini memperjelas betapa tidak berdayanya organisasi ini saat harus membentengi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pertolongan.

"Kredibilitas (PBB) belum pernah serendah ini. Kemampuannya untuk melindungi mereka yang paling rentan, mereka yang tidak memiliki tentara ataupun persenjataan, belum pernah selemah ini," katanya.

Ketidakmampuan PBB dalam meredam eskalasi militer antarnegara menjadi bukti paling nyata merosotnya wibawa organisasi tersebut. Kegagalan fungsi perlindungan ini membiarkan pihak-pihak tanpa armada bersenjata terus terancam oleh kejamnya peperangan.

Kritik pedas yang disampaikan pemimpin Brazil ini mengudara di tengah gelaran Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Pertemuan bergengsi tingkat tinggi tersebut resmi dibuka sejak 8 September untuk membahas berbagai tantangan global.

Rangkaian Sidang Umum PBB selalu menghadirkan "Pekan Tingkat Tinggi" sebagai panggung utama para kepala negara menyampaikan pandangan politik mereka. Adapun sesi debat umum yang menjadi inti agenda dijadwalkan berlangsung pada 22–26 September dan berlanjut pada 28 September.