-
Korea Utara menegaskan kepemilikan senjata nuklirnya bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat.
-
Menteri Luar Negeri Choe Son Hui menolak tegas ajakan denuklirisasi dari Presiden Korea Selatan.
-
Pyongyang membuktikan ketegasan sikapnya dengan menguji coba peluncur roket kendali jarak 115 kilometer.
Suara.com - Sikap keras Korea Utara mempertahankan persenjataan atomnya mengandaskan harapan baru untuk mewujudkan perdamaian abadi di Semenanjung Korea. Ketegangan kawasan kembali meningkat setelah pemerintah Korea Utara secara terbuka menolak tawaran negosiasi denuklirisasi dari negara tetangganya.
Langkah politis ini menegaskan posisi Pyongyang yang telah mengunci status negara berdaya nuklir ke dalam undang-undang konstitusi mereka. Kepemimpinan tertinggi negara tertutup itu memandang kepemilikan bom atom sebagai benteng pertahanan utama yang tidak bisa ditawar lagi.
Pernyataan menohok ini keluar hanya berselang sehari setelah Presiden Korea Selatan menyuarakan penghentian ambisi militer Pyongyang di forum PBB. Sikap bertolak belakang tersebut memperjelas jurang pemisah yang kian lebar antara kedua negara tetangga.
![Korea Utara kembali meluncurkan sejumlah rudal balistik ke arah laut di lepas pantai timurnya, Minggu (19/4/2026) waktu setempat. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/19/34945-rudal-korea-utara.jpg)
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, menyampaikan ketegasan tersebut melalui saluran media resmi negara, KCNA.
"Saya menegaskan kembali dan mengonfirmasi ulang dengan nada suara terkuat kehendak teguh negara kami untuk mempertahankan senjata nuklir sepanjang masa," ujar Choe Son Hui, dikutip dari CNA.
Menteri Choe juga menekankan bahwa status nuklir negaranya sudah tidak dapat diubah oleh tekanan luar mana pun.
"Status nuklir negara kami tidak dapat diubah dalam hal apa pun dan akan tetap tidak berubah selamanya," tambahnya.
Upaya diplomatik yang ditawarkan pihak luar dinilai tidak akan mempan mengubah pendirian politik rezim Pyongyang.
"Berdampingannya konfrontasi dan dialog mungkin berhasil bagi siapa saja, tetapi hal itu tidak pernah dapat dipertimbangkan bagi DPRK," kata Choe.
Pemerintah Korea Utara memastikan status militer mereka akan terus bertahan menghadapi tekanan internasional.
"Status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir bersifat abadi, apa pun yang dikatakan oleh kekuatan musuh," lanjutnya.
Di markas PBB, Presiden Lee Jae Myung sebenarnya berusaha membujuk Pyongyang agar mau kembali menyalakan obor diplomasi. Pemimpin Seoul itu bertekad membuka jalan bagi dimulainya kembali negosiasi langsung antara Pyongyang dan Washington.
Optimisme Seoul didasari oleh sinyal positif dari Amerika Serikat yang menyatakan kesiapan berdialog kembali. Donald Trump bahkan sempat mengutarakan niatnya untuk menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan Kim Jong Un akhir tahun ini.
Namun, jawaban lapangan Pyongyang justru ditunjukkan melalui uji coba persenjataan taktis terbaru mereka. Peluncuran roket kendali berkaliber 240 mm berhasil dilakukan dengan jangkauan tembak mencapai 115 kilometer.
Sengketa nuklir di Semenanjung Korea memiliki akar sejarah panjang yang terus berulang tanpa titik temu. Sejak memproklamasikan diri sebagai negara nuklir, Korea Utara menjadikan persenjataan atom sebagai alat tawar menawar politik sekaligus jaminan keamanan dari ancaman invasi asing.
Upaya diplomasi internasional yang melibatkan Amerika Serikat dan Korea Selatan kerap menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan mendasar. Pihak Barat menuntut penghapusan nuklir secara total, sementara Pyongyang menuntut pencabutan sanksi ekonomi dan penghentian latihan militer bersama sebelum negosiasi dimulai.