REGIONAL:
- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah mengusut tuntas kematian ASN Vanreko Varkas Bagaskara.
- Korban meninggal dunia setelah mengalami gangguan kesehatan dan indikasi *heatstroke* saat mengikuti latihan dasar kemiliteran Komcad.
- Koalisi meminta pemerintah menghentikan pelibatan wajib ASN dalam program Komcad serta mengevaluasi tata kelola pelatihannya.
Minta Pemerintah Buka Tata Kelola Komcad ASN
Kementerian Pertahanan sebelumnya membuka Latsarmil Komcad ASN Kementerian/Lembaga Gelombang II Tahun Anggaran 2026 pada 24 Agustus 2026.
Program tersebut diikuti 2.065 ASN dari 50 kementerian/lembaga dan dilaksanakan secara serentak di lima lokasi. Latihan dijadwalkan berlangsung hingga 8 Oktober 2026.
Dalam kasus Vanreko, korban mengalami pusing, pandangan gelap, kemudian kehilangan kesadaran setelah menyelesaikan sesi pertama gladi penutupan Latsarmil pada Jumat (25/9/2026).
Berdasarkan keterangan Kepala RSAU Esnawan Antariksa, pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami hipotensi dan peningkatan suhu tubuh yang mengindikasikan heatstroke.
Korban sempat mendapat penanganan medis dan kondisinya membaik hingga kembali sadar. Namun, pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 04.30 WIB, kondisinya kembali menurun, mengalami kejang berulang, dan kesadarannya menurun.
Korban kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan.
Atas kasus tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Kementerian Pertahanan, Kementerian PANRB, dan kementerian/lembaga peserta menghentikan pelibatan CPNS maupun ASN dalam Komcad yang bersifat wajib atau menimbulkan tekanan serta konsekuensi kedinasan.
Koalisi juga meminta pemerintah membentuk tim pemeriksaan independen dan transparan untuk mengusut kematian Vanreko serta mengumumkan hasilnya kepada publik dengan tetap melindungi data pribadi korban dan keluarganya.
Kementerian PANRB didesak mengevaluasi dasar dan tata kelola Komcad ASN untuk memastikan keikutsertaan benar-benar sukarela, termasuk menjamin tidak adanya sanksi, hambatan pengangkatan, maupun konsekuensi karier bagi pegawai yang menolak.
Sementara DPR diminta menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pemerintah membuka dasar kebijakan, anggaran, mekanisme perekrutan, bukti kesukarelaan, kurikulum dan beban latihan, standar keselamatan, data insiden, hingga pertanggungjawaban atas risiko yang dialami peserta.
TERPOPULER