Menanti Ketuk Palu MK Terkait Syarat Pendidikan Gibran

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap akhir penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, pengucapan putusan perkara PHPU yang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dijadwalkan pada 5-6 Oktober 2026.

Kendati demikian, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan situasi persidangan. Berdasarkan informasi resmi di laman MK, jadwal agenda sidang pengucapan putusan belum tercantum dalam kurun satu pekan ke depan.

Dalam persidangan sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kondusivitas persidangan dan tidak terpengaruh polemik di ruang publik.

“Jadi, enggak usah terlalu terlibat dalam opini yang berhadap-hadapan terus. Itu, ya, harus dijagalah suasana yang sudah kita bangun dalam beberapa hari ini,” ujar Saldi di Ruang Sidang MK, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Saldi menjelaskan, para hakim konstitusi mendalami berkas perkara secara mandiri sebelum menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Ini semua Hakim akhir pekan ini akan ada di ruangan masing-masing dan akan membaca itu, dan baru kemudian akan berkumpul lagi untuk bicara,” katanya.

Langkah pendalaman berkas secara terpisah ini dilakukan guna menjamin ketenangan majelis hakim sebelum mengambil keputusan final.

“Sembari kami bisa berpikir dengan tenang, membaca bahan dengan tenang, nanti memutuskan dengan tenang,” imbuhnya.

Saldi memastikan putusan yang akan dijatuhkan sepenuhnya berlandaskan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

“Karena ini sudah dipercayakan kepada Mahkamah, biar Mahkamah yang memutuskan. Apa pun yang diputuskan nanti, itulah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kami ambil dalam persidangan ini,” tegas Saldi.

Dari kubu pemohon, Denny Indrayana mengapresiasi langkah MK yang meloloskan perkara hingga tahap pembuktian sejak dimulai pada 10 September 2026.

Menurutnya, perkara tersebut bisa saja gugur di awal jika majelis hakim hanya bersandar pada batasan formil seperti tenggat waktu, kewenangan, kedudukan hukum, serta sifat final putusan.

“Keputusan Mahkamah tetap kami hormati dan yang diadu di persidangan adalah bukti, dalil, argumentasi, melalui keterangan saksi, keterangan ahli, dan mudah-mudahan itu menjadi modal bagi sembilan hakim konstitusi untuk bisa memutuskan seadil-adilnya,” ujar Denny, Senin (5/10/2026).

Dalam kesimpulan permohonannya, pihak pemohon menguraikan dugaan cacat administratif dan manipulatif terstruktur terkait pemenuhan syarat pendidikan formal sebagaimana tertuang dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pemohon mempermasalahkan ketiadaan bukti kelulusan tingkat SMA dari pihak terkait.

Denny turut menyoroti keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang berasal dari UTS Insearch Sydney dengan menegaskan perbedaan status kelulusan.

“Certificate of Attendance itu bukan Certificate of Completion. Certificate of Attendance itu adalah hadir, tetapi tidak tamat,” ungkapnya.

Selain permasalahan dokumen, pemohon membedah legalitas Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bagi lulusan luar negeri.

Regulasi itu dinilai bermasalah karena disahkan berdekatan dengan masa pendaftaran pasangan calon, yakni ditetapkan pada 9 Oktober 2023, diundangkan 13 Oktober 2023, sementara pendaftaran dibuka pada 16 Oktober 2023.

Pemohon merujuk keterangan Bawaslu di persidangan yang menyebut ketentuan tersebut tidak ada saat pembahasan internal maupun rapat konsultasi bersama DPR, melainkan baru muncul pada tahap harmonisasi.

“Ini keliru, karena proses harmonisasi itu biasanya bukan menghadirkan norma baru, kalaupun menghadirkan norma baru itu norma yang merapikan tata bahasa, bukan norma baru yang ujug-ujug muncul,” tegas Denny.

Pihak pemohon turut meminta MK mempertimbangkan kendala teknis Bawaslu dalam memverifikasi dokumen pencalonan, sekaligus memohon agar majelis mengutamakan keadilan substansial di atas formalitas waktu pengajuan.

“Mudah-mudahan mencari keadilan yang hakiki, tidak dipagari, tidak dibatasi hanya karena terlambat waktunya tiga hari setelah ketetapan dari KPU,” pungkasnya.