Daftar 13 Aturan Baru RUU Ketenagakerjaan, Larangan Tahan Ijazah hingga Perlindungan PHK

Bangun Santoso

Selasa, 06 Oktober 2026 | 14:54 WIB
Daftar 13 Aturan Baru RUU Ketenagakerjaan, Larangan Tahan Ijazah hingga Perlindungan PHK
Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan serikat pekerja dan buruh guna membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • DPR RI dan Menaker Yassierli menyetujui pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta pada 6 Oktober 2026.
  • Undang-undang baru ini memuat tiga belas aturan untuk memperkuat perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja berkeadilan.
  • Kebijakan tersebut disahkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Suara.com - DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan regulasi anyar ini memuat 13 poin aturan baru yang difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja yang berkeadilan.

"RUU Ketenagakerjaan mengatur (13 ketentuan) hal baru," kata Yassierli dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Berikut daftar 13 aturan baru yang termaktub di dalam RUU Ketenagakerjaan:

1. Larangan Penahanan Ijazah dan Dokumen Pribadi
Kepastian hukum atas larangan penahanan ijazah serta dokumen pribadi milik tenaga kerja selama proses perekrutan maupun penempatan kerja.

2. Penguatan Sertifikasi BNSP
Penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sekaligus penegasan posisi BNSP sebagai lembaga nonstruktural independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

3. Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan
Penguatan SDM pengawas dengan memperhatikan rasio perbandingan jumlah pengawas, pekerja, dan perusahaan di setiap kabupaten/kota secara proporsional, serta pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan.

"Dan pengawasan yang dilakukan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ucap Menaker.

4. Integrasi Data Pusat dan Daerah
Penyatuan data dan informasi ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin mutu kebijakan serta sinkronisasi perencanaan ketenagakerjaan.

5. Dana Cadangan Pesangon dan JKP
Pengaturan penyediaan dana cadangan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi buruh atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

baca juga

6. Hak Pekerja Perempuan
Kepastian jaminan hak pekerja perempuan, mencakup hak cuti melahirkan serta cuti keguguran beserta pembayaran upahnya secara penuh.

7. Perlindungan Pekerja Disabilitas
Kepastian perlindungan kerja dan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

8. Peningkatan Produktivitas Kerja
Penguatan sinergi produktivitas melalui peran terpadu antara pengusaha, pekerja, serikat buruh, dan pemerintah.

9. Perlindungan Pola Kerja Fleksibel
Perluasan payung perlindungan untuk pola kerja fleksibel guna mengantisipasi perubahan lanskap pekerjaan masa depan (future of work).

10. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Pelaksanaan survei KHL oleh BPS dengan koordinasi bersama Dewan Pengupahan Nasional, dibarengi penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah.

11. Perlindungan Pemagangan dan Pelatihan
Optimalisasi standar perlindungan hak bagi para pencari kerja, peserta pelatihan kerja, dan peserta magang.

12. Aturan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Pengaturan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memiliki ikatan perkawinan sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk bagi anak dari hasil perkawinan sah tersebut.

13. Regulasi Pekerja Alih Daya di BUMN

"Dan terakhir (ke-13), penguatan perlindungan pekerja/buruh alih daya pada BUMN yaitu dengan mewajibkan penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan," kata Menaker.

Persetujuan pengesahan RUU Ketenagakerjaan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.

Pengesahan undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menginstruksikan pemisahan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK tersebut ditetapkan pada 31 Oktober 2024 dengan memberikan tenggat waktu penyusunan undang-undang baru paling lama dua tahun, yakni hingga 31 Oktober 2026. Persetujuan DPR diambil sekitar tiga pekan sebelum batas waktu itu berakhir.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ijazah Dilarang Ditahan! Ini Hak-hak Pekerja dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Ijazah Dilarang Ditahan! Ini Hak-hak Pekerja dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Bisnis | Selasa, 06 Oktober 2026 | 13:41 WIB

Kapolri Temui Buruh di Depan DPR, Minta Aksi Tertib Usai UU Ketenagakerjaan Disahkan

Kapolri Temui Buruh di Depan DPR, Minta Aksi Tertib Usai UU Ketenagakerjaan Disahkan

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 13:37 WIB

Dasco Temui Buruh Usai UU Ketenagakerjaan Disahkan, Sebut Jadi Kado

Dasco Temui Buruh Usai UU Ketenagakerjaan Disahkan, Sebut Jadi Kado

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 12:44 WIB

UU Ketenagakerjaan Baru Punya Sejumlah Terobosan: Larangan Tahan Ijazah hingga Pekerjaan Masa Depan

UU Ketenagakerjaan Baru Punya Sejumlah Terobosan: Larangan Tahan Ijazah hingga Pekerjaan Masa Depan

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 12:18 WIB

Disaksikan Andi Gani dan Perwakilan Buruh, DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU

Disaksikan Andi Gani dan Perwakilan Buruh, DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 11:37 WIB

Disahkan Hari Ini, DPR Klaim RUU Ketenagakerjaan Tampung Suara Buruh

Disahkan Hari Ini, DPR Klaim RUU Ketenagakerjaan Tampung Suara Buruh

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 10:51 WIB

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna, Siap Disahkan Jadi UU

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna, Siap Disahkan Jadi UU

News | Senin, 05 Oktober 2026 | 22:18 WIB

Terkini

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:51 WIB

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Jatim | Sabtu, 21 November 2026 | 07:43 WIB

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 07:37 WIB

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Lampung | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

News | Sabtu, 21 November 2026 | 07:13 WIB

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

7 Cara Mengatasi Backup dan Pemulihan Chat WhatsApp Stuck di Google Drive

7 Cara Mengatasi Backup dan Pemulihan Chat WhatsApp Stuck di Google Drive

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 05:45 WIB

Cara Mengatasi Tembok Lembab dan Berjamur saat Musim Hujan Tanpa Cat Ulang, Pakai Bahan Dapur!

Cara Mengatasi Tembok Lembab dan Berjamur saat Musim Hujan Tanpa Cat Ulang, Pakai Bahan Dapur!

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 05:35 WIB

×