REGIONAL:
- Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Selasa malam.
- Menkopolkam Dudung Abdurrahman berkoordinasi dengan aparat dan pimpinan partai politik untuk mengendalikan stabilitas situasi nasional pascaputusan.
- PDI Perjuangan membantah keterlibatan partainya dalam gugatan tersebut, sementara pengamat mengingatkan potensi pengalihan isu kebijakan pemerintah.
"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," tegas Deddy.
Sorotan kritis turut disampaikan Pengamat Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir.
Menurutnya, percepatan maupun intensitas persidangan ijazah Gibran menjelang putusan patut dicermati karena berpotensi menggeser fokus pengawasan publik terhadap kebijakan strategis pemerintah, salah satunya kebijakan perombakan kabinet (reshuffle).
"[Bisa saja] ada hubungannya dengan tiba-tiba sidang ijazah Gibran dipercepat atau diperkuat sehingga orang lupa atau mengabaikan tentang reshuffle kabinet," kata Zuly di Yogyakarta, Sabtu (3/10/2026).
Zuly menggarisbawahi bahwa rangkaian keputusan politik Presiden Prabowo, khususnya mengenai perombakan dan pergeseran posisi pejabat kabinet yang berlangsung berulang kali, dapat memengaruhi persepsi publik terkait konsistensi perencanaan pemerintahan.
"Kalau segalanya berjalan dengan tiba-tiba atau dengan seketika begitu saja, maka orang menjadi berpikir, ini sebetulnya mengalami apa presiden kita?," ujarnya.
Zuly mengingatkan agar perhatian masyarakat tidak sepenuhnya teralihkan ke arena persidangan sengketa ijazah Gibran di MK, sehingga dinamika tata kelola pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo tetap berada dalam pengawasan publik.
"Kalau nanti Gibran kemudian disidangkan terus-menerus, maka orang tidak ada memberi perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo. Kalau menurut saya, jangan sampai terjadi," katanya.
TERPOPULER