Putusan MK Jadi Bola Panas, DPR Bisa Mulai Pemakzulan Gibran!

Muhamad Yasir, Lilis Varwati

Rabu, 07 Oktober 2026 | 08:55 WIB
Putusan MK Jadi Bola Panas, DPR Bisa Mulai Pemakzulan Gibran!
Suasana jalannya sidang pembacaan putusan atas perkara terkait ijazah Wapres Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (6/10/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
baca 10 detik
  • MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon pada Selasa, 6 Oktober 2026.
  • MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA.
  • Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan tersebut melempar tanggung jawab kepada DPR, penegak hukum, partai politik, dan Gibran.

Suara.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melempar bola panas ke sejumlah lembaga. Persoalan yang ditemukan MK kini berpotensi berlanjut ke DPR, penegak hukum, partai politik, hingga Gibran sendiri.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan karena menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Alhasil, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

Bivitri menilai putusan tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai kekalahan pemohon. Menurut dia, MK tetap masuk ke substansi persoalan pendidikan Gibran, tetapi membatasi putusannya pada persoalan kedudukan hukum pemohon.

"MK berkesimpulan, ijazah SMA Gibran memang tidak ada. Tapi MK tidak lanjut menimbang hal-hal yang diminta pemohon karena pemohon dianggap tidak punya dasar untuk memohonkan perkara ini (legal standing). Istilah hukumnya: tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," tulis Bivitri melalui akun Threads pribadinya, dikutip Rabu (7/10/2026).

Menurut Bivitri, putusan tersebut menjadi langkah yang secara politik paling jauh yang dapat diambil MK dalam perkara ini. Sebab, Mahkamah tetap menilai substansi mengenai dokumen pendidikan Gibran, tetapi permohonan para pemohon terhenti karena persoalan legal standing.

"Kalah? Tidak juga. Menurut saya Nampaknya memang ini yang terjauh sec. politik yang bisa diputuskan MK. Tetap menilai substansi tapi diganjal sendiri di legal standing," ucapnya.

Bivitri kemudian melihat putusan tersebut sebagai lemparan bola panas kepada sejumlah pihak. DPR, khususnya partai-partai di dalamnya, dinilai memiliki ruang untuk memulai proses pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Selain itu, penegak hukum dinilai dapat menindaklanjuti temuan MK mengenai dugaan persoalan atau manipulasi terkait dokumen pendidikan Gibran.

baca juga

Bola juga mengarah kepada DPR dalam kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bivitri menilai lembaga legislatif dapat mengevaluasi bahkan memberikan sanksi terhadap KPU terkait proses pencalonan Gibran.

Sementara bagi partai politik, Bivitri menilai putusan tersebut menjadi sinyal agar Gibran tidak lagi dicalonkan dalam kontestasi politik pada 2029.

"Dan melempar bola dingin ke Gibran untuk mundur karena malu. Dingin nggak tuh?," tulis Bivitri.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) saat mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan atas perkara terkait ijazah Wapres Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (6/10/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) saat mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan atas perkara terkait ijazah Wapres Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (6/10/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Perkara ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasinya sebagai calon wakil presiden, membatalkan penetapannya oleh KPU, hingga membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Refly Harun Prediksi Gibran Mengundurkan Diri dalam 1-2 Hari Usai Putusan MK

Refly Harun Prediksi Gibran Mengundurkan Diri dalam 1-2 Hari Usai Putusan MK

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 08:28 WIB

Denny Indrayana Desak Gibran Mundur dari Wapres: Selayaknya Punya Rasa Malu!

Denny Indrayana Desak Gibran Mundur dari Wapres: Selayaknya Punya Rasa Malu!

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 08:04 WIB

Tak Berhenti di MK, Refly Harun Cs Bersiap Ajukan Pemakzulan Gibran ke DPR!

Tak Berhenti di MK, Refly Harun Cs Bersiap Ajukan Pemakzulan Gibran ke DPR!

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 07:25 WIB

Terkini

Motul Bawa Paket Oli Skuter hingga Pelumas Balap 2 Tak ke Pameran IMOS 2026

Motul Bawa Paket Oli Skuter hingga Pelumas Balap 2 Tak ke Pameran IMOS 2026

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 14:37 WIB

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 14:37 WIB

Kalahkan IShowSpeed, Live Streaming GTA 6 Windah Basudara Tembus 11 Juta Penonton!

Kalahkan IShowSpeed, Live Streaming GTA 6 Windah Basudara Tembus 11 Juta Penonton!

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 14:35 WIB

Hidup dalam Budaya Hyperconsumerism, Mengapa Kita Sulit Berhenti Membeli?

Hidup dalam Budaya Hyperconsumerism, Mengapa Kita Sulit Berhenti Membeli?

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 14:30 WIB

Pilrek UPNVJ Mandek, Dugaan Cacat Prosedur dan Pelanggaran Etik Disorot

Pilrek UPNVJ Mandek, Dugaan Cacat Prosedur dan Pelanggaran Etik Disorot

News | Sabtu, 21 November 2026 | 14:28 WIB

Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun

Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun

News | Sabtu, 21 November 2026 | 14:23 WIB

Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa

Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa

Jogja | Sabtu, 21 November 2026 | 14:21 WIB

Jelang Hadapi PSM Makassar, Shin Tae-yong Minta Persija Lakukan Ini

Jelang Hadapi PSM Makassar, Shin Tae-yong Minta Persija Lakukan Ini

Sulsel | Sabtu, 21 November 2026 | 14:20 WIB

Anies Kritik Pemimpin Pengikis Kepercayaan Publik: Rasa Takut Bawa Negara Menuju Otoriter

Anies Kritik Pemimpin Pengikis Kepercayaan Publik: Rasa Takut Bawa Negara Menuju Otoriter

News | Sabtu, 21 November 2026 | 14:15 WIB

Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan

Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan

Bali | Sabtu, 21 November 2026 | 14:14 WIB

×