Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun

Pebriansyah Ariefana

Sabtu, 21 November 2026 | 14:23 WIB
Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun
Gedung KPAI. (Suara.com/Lilis Varwati)

Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah serta DPR menaikkan batas usia pemilih pemula dan wajib KTP-el menjadi 18 tahun melalui revisi RUU Pemilu serta UU Administrasi Kependudukan. Langkah ini sekaligus menghapus status perkawinan sebagai syarat hak pilih demi memutus celah eksploitasi politik terhadap kelompok di bawah umur.

Desakan ini muncul merespons momentum Hari Anak Sedunia karena aturan yang berlaku saat ini masih membuka ruang bagi anak terseret kepentingan politik praktis. Regulasi kependudukan dan kepemiluan yang menetapkan batas usia 17 tahun dinilai bertabrakan langsung dengan standar pelindungan anak nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai individu yang belum genap berusia 18 tahun. Ketidaksinkronan aturan tersebut membuat kelompok usia 17 tahun serta anak yang menikah dini rentan menjadi sasaran mobilisasi massa.

Ilustrasi Tantangan Pemilu 2029. (Suara.com)
Ilustrasi Tantangan Pemilu 2029. (Suara.com)

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Anggota KPAI Sylvana Apituley dikutip dari Antara, Sabtu.

"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.

Menyamakan batas usia pemilih menjadi 18 tahun dan mencabut syarat status perkawinan akan memagari anak dari praktik manipulasi suara. Kebijakan ini memutus akar masalah sebelum anak dimanfaatkan oleh elite maupun aktor politik dewasa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," kata Sylvana Apituley.

KPAI mencatat keterlibatan anak dalam pusaran politik bukanlah kejadian insidental, melainkan pola sistematis yang terus berulang setiap pesta demokrasi. Situasi serupa juga kerap muncul saat terjadi gelombang unjuk rasa menolak rancangan undang-undang yang kontroversial.

Lembaga pengawas ini memetakan sedikitnya 15 bentuk eksploitasi anak di ranah politik. Praktik tersebut mencakup pengerahan massa kampanye, penggunaan anak sebagai bintang iklan maupun juru bicara kandidat, hingga menjadikan mereka target politik uang.

baca juga

"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," kata Sylvana Apituley.

Keterlibatan anak dalam aksi massa berisiko tinggi mengancam keselamatan fisik hingga hak hidup mereka. Fenomena ini terbukti nyata saat gelombang demonstrasi menolak RUU Pilkada pecah pada Agustus 2024 lalu.

KPAI mencatat sekitar 300 hingga 400 pelajar ikut turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dari jumlah itu, aparat kepolisian mengamankan sebanyak 85 anak di lapangan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dasco Ingin KPAI Punya Anggaran Mandiri seperti Kementerian dan Lembaga Negara

Dasco Ingin KPAI Punya Anggaran Mandiri seperti Kementerian dan Lembaga Negara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:21 WIB

Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA

Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA

News | Kamis, 05 November 2026 | 22:02 WIB

Soroti Perlinduangan Anak di Asrama, KPAI Dorong Sekolah Rakyat Masuk Sistem Pendidikan Nasional

Soroti Perlinduangan Anak di Asrama, KPAI Dorong Sekolah Rakyat Masuk Sistem Pendidikan Nasional

News | Kamis, 05 November 2026 | 14:55 WIB

Terkini

Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun

Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun

News | Sabtu, 21 November 2026 | 14:23 WIB

Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa

Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa

Jogja | Sabtu, 21 November 2026 | 14:21 WIB

Jelang Hadapi PSM Makassar, Shin Tae-yong Minta Persija Lakukan Ini

Jelang Hadapi PSM Makassar, Shin Tae-yong Minta Persija Lakukan Ini

Sulsel | Sabtu, 21 November 2026 | 14:20 WIB

Anies Kritik Pemimpin Pengikis Kepercayaan Publik: Rasa Takut Bawa Negara Menuju Otoriter

Anies Kritik Pemimpin Pengikis Kepercayaan Publik: Rasa Takut Bawa Negara Menuju Otoriter

News | Sabtu, 21 November 2026 | 14:15 WIB

Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan

Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan

Bali | Sabtu, 21 November 2026 | 14:14 WIB

Begini Cara Mengubah Nomor HP Peserta BPJS Kesehatan Tanpa Perlu ke Kantor

Begini Cara Mengubah Nomor HP Peserta BPJS Kesehatan Tanpa Perlu ke Kantor

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 14:10 WIB

Prediksi Piala Asia 2027 Bikin Miris, Peluang Timnas Indonesia Juara Cuma 0,1 Persen

Prediksi Piala Asia 2027 Bikin Miris, Peluang Timnas Indonesia Juara Cuma 0,1 Persen

Bola | Sabtu, 21 November 2026 | 14:09 WIB

'Mobil Zombie' Guncang Kuala Lumpur Malaysia

'Mobil Zombie' Guncang Kuala Lumpur Malaysia

News | Sabtu, 21 November 2026 | 14:05 WIB

Perbedaan Sunscreen SPF 30 dan SPF 50, Apakah Beda Jauh Tingkat Perlindungannya?

Perbedaan Sunscreen SPF 30 dan SPF 50, Apakah Beda Jauh Tingkat Perlindungannya?

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 14:05 WIB

Emiten MARK , Semen Indonesia, hingga Garudafood Kena Sanksi dari OJK, Ini Besaran Dendanya

Emiten MARK , Semen Indonesia, hingga Garudafood Kena Sanksi dari OJK, Ini Besaran Dendanya

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 14:05 WIB

×