Bayang-bayang Pemakzulan Makin Kuat Mengintai Gibran

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menyerahkan tindak lanjut putusan terkait syarat pendidikan ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada lembaga lain yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pemimpin negara tersebut berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam persidangan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan rekannya pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.

Majelis hakim menolak permohonan tersebut lantaran gugurnya kedudukan hukum (legal standing) pihak pemohon.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo saat membacakan putusan, Selasa (6/10/2026) malam.

Kendati permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, MK dalam persidangan membuktikan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan milik Gibran bukan merupakan bukti kelulusan tingkat SMA.

Keterangan ini diperoleh usai MK memanggil jajaran ahli, saksi pendukung, serta meminta konfirmasi dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan KBRI Australia.

"Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan putusan.

Pemeriksaan majelis hakim mengungkap bahwa berkas certificate of attendance yang mendasari Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebatas bukti kehadiran belajar, bukan bukti kelulusan.

Frasa "dinilai memiliki pengetahuan setara" dalam dokumen itu dinyatakan tidak memenuhi batas minimal lulusan SMA sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Namun, status Gibran yang telah dilantik membuat skema sengketa pemilu di MK tidak lagi dapat membatalkan jabatannya.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar hakim.

Atas dasar pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon terkait legal standing dikabulkan dan permohonan kandas secara formalitas.

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai langkah majelis hakim merupakan batas dinamika politik hukum terjauh yang dapat diambil oleh MK.

Melalui akun media sosial X miliknya pada Rabu (7/10/2026), Bivitri memaparkan bahwa substansi permohonan sebenarnya terbukti.

“MK menyimpulkan, ijazah SMA Gibran memang tidak ada. Tapi MK tidak lanjut menimbang hal-hal yang diminta karena pemohon dianggap tidak punya legal standing,” tulisnya di X miliknya, Rabu (7/10/2026).

Bivitri menambahkan bahwa putusan tersebut secara tidak langsung mengarahkan atensi publik terhadap keabsahan administrasi pencalonan.

“Kalah? Tidak juga. Nampaknya memang ini yang terjauh secara politik yang bisa diputus MK. Tetap menilai substansi tapi diganjal sendiri di legal standing,” tulisnya lagi.

Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai pertimbangan MK telah melempar bola panas yang membuka jalan menuju pemakzulan (impeachment).

"MK seakan-akan bilang bahwa udah deh ini didaftarkan kemungkinannya lewat impeachment," kata Zainal dikutip dari YouTube Uchange Indonesia, Rabu (7/10/2026).

Pria yang akrab disapa Uceng itu menjelaskan terdapat tiga pintu masuk pelanggaran yang dapat dijadikan rujukan pemakzulan, yakni tindak pidana, pelanggaran administratif karena tidak memenuhi syarat, serta perbuatan tercela.

"Berarti ada dua kemungkinan kalau lewat impeachment. Satu artinya dia secara pasti tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Karena sekurang-kurangnya harus punya ijazah SMA atau berpendidikan tamat SMA. Ketika dia terbukti tidak tamat atau tidak punya ijazah perdebatannya pasti panjang," jelasnya.

Zainal turut menyoroti kejanggalan dalam verifikasi dokumen di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika berkas yang tidak memenuhi kualifikasi tetap diloloskan, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

"Perbuatan tercela dong itu. Masa kemudian kita tidak mencelakan orang yang tidak, kalau memang benar ya dia tidak tamat SMA, lalu seakan-akan ngatur bahwa dia tamat SMA," ucapnya.

Verifikasi tersebut dinilai memperlihatkan adanya dugaan manipulasi syarat administratif secara terstruktur dan sistematis.

"Sehingga KPU melakukannya verifikasi secara acakadut, begitu juga surat keterangannya itu hanya berbasis pada attendance bukan berbasis pada ijasa dan itu keluar," ujarnya.

"Itu saya kira membuktikan permohonan para pemohon bahwa ini terstruktur, sistematis, dan tercela. Nah jangan-jangan ini bisa dipakai ke impeachment," imbuhnya.

Meski jalan pemakzulan terbuka secara konstitusional, Zainal menegaskan proses tersebut berisiko tersandera oleh kalkulasi politik di parlemen.

"Tapi lagi-lagi kalau kita bicara impeachment, impeachment itu adalah proses dari DPR kemudian ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian di ujungnya MPR. Artinya bau-bau politiknya akan menjadi besar," pungkasnya.