Beda Sikap PKB vs Golkar soal Ijazah Gibran, Bak Langit dan Bumi

Langkah ini diambil guna memastikan apakah proses penyetaraan dan verifikasi awal oleh lembaga terkait sudah berjalan sesuai prosedur.

"Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," kata Edo.

"Pansus, kalau memang dibentuk, harus bekerja untuk memastikan fakta. Apakah dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat tersebut benar-benar ada, bagaimana proses penyetaraan yang melakukan verifikasi, dan apakah seluruh prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan hukum. Semua harus dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi," kata dia.

Sikap kritis PKB ini terbilang menarik mengingat partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut saat ini telah resmi merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahkan sang ketua umum beserta deretan politikus PKB kini menduduki kursi strategis dalam Kabinet Merah Putih.

Berbeda arah dengan PKB, Fraksi Partai Golkar menegaskan pembentukan pansus maupun penggunaan hak angket tidak relevan untuk menyelesaikan masalah ini.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai DPR cukup memanggil Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu dalam rapat kerja biasa.

Langkah pemanggilan tersebut difokuskan untuk meminta penjelasan langsung dari penyelenggara pemilu mengenai mekanisme verifikasi berkas pendaftaran yang telah lalu.

Doli menilai KPU dan Bawaslu wajib memberikan keterangan transparan mengenai alasan di balik lolosnya dokumen persyaratannya saat pendaftaran Pilpres 2024.

"Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh," kata Doli.

Terkait munculnya isu pemakzulan di ruang publik, Golkar memandang wacana tersebut murni keputusan politik yang sepenuhnya berada di tangan para pimpinan partai politik.

Kompromi dan konsensus antar-partai di parlemen akan menentukan arah kebijakan politik tanpa perlu memicu kegaduhan baru.

"Kalau soal pemakzulan, ya itu tergantung dari kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik, terutama yang di DPR, ya kan? Ini sudah betul-betul murni wilayah politik," ucapnya.

Sikap tegas Golkar sejalan dengan posisinya sebagai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran sejak awal masa kampanye Pilpres 2024.

Partai berlambang pohon beringin di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia ini kini memegang jajaran posisi penting di kabinet pemerintahan.

Persoalan ini bermula dari persidangan di Mahkamah Konstitusi saat akademisi Denny Indrayana dan pemohon lain mempertanyakan keabsahan bukti lulus sekolah menengah milik Gibran.

Pemohon membeberkan fakta bahwa berkas yang diserahkan ke KPU hanya berupa surat keterangan penyetaraan dari kementerian terkait, bukan ijazah fisik.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak gugatan tersebut karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah.

Meski demikian, pertimbangan hakim dalam amar putusan justru mengungkap temuan mengejutkan terkait ketersediaan dokumen pendidikan tersebut.

Mahkamah mengonfirmasi tidak menemukan bukti fisik ijazah penyetaraan tingkat SMA atau sederajat milik Gibran selama proses pemeriksaan berkas.

Namun karena status Gibran telah resmi dilantik dan bukan lagi calon wakil presiden, Mahkamah menyerahkan penanganan ranah pengawasan tersebut kepada lembaga negara lain yang berwenang sesuai konstitusi.