REGIONAL:
- Kementerian Transportasi Federal Malaysia telah merampungkan studi kelayakan proyek Kereta Api Trans-Borneo pada 7 Agustus 2026.
- Pemerintah federal Malaysia sedang menelaah laporan teknis, pendanaan, dan jalur prioritas guna merealisasikan proyek lintas negara tersebut.
- Proyek ini menghubungkan Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, serta Kalimantan dan memerlukan koordinasi lintas batas yang menyeluruh.
Suara.com - Rencana pembangunan Kereta Api Trans-Borneo yang menghubungkan Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, dan Kalimantan, Indonesia, memasuki tahap penelaahan hasil studi kelayakan.
Pemerintah federal Malaysia kini memeriksa laporan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya untuk merealisasikan proyek lintas wilayah dan negara di Pulau Kalimantan.
Dikutip dari Berita Harian, studi kelayakan yang dilaksanakan Kementerian Transportasi Federal Malaysia telah rampung pada 7 Agustus 2026.
Kajian tersebut mencakup aspek teknis, penentuan jalur, permintaan transportasi, kondisi sosial ekonomi, hingga dampak lingkungan.
Wakil Menteri Transportasi Sarawak, Datuk Dr Jerip Susil, mengatakan laporan akhir studi telah dipresentasikan kepada komite pengarah untuk dipertimbangkan.
Laporan itu juga memuat penilaian mengenai aspek keuangan, skema pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan proyek.
Informasi tersebut disampaikan Jerip saat menjawab pertanyaan anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak, Datuk Lo Khere Chiang dari Gabungan Parti Sarawak (GPS), dalam persidangan DUN Sarawak.
Pemerintah Malaysia Tentukan Jalur Prioritas
Salah satu aspek yang sedang dipertimbangkan pemerintah federal adalah penentuan bagian jalur yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jaringan Kereta Api Trans-Borneo.
"Antara hal yang sedang dipertimbangkan pemerintah federal adalah mengidentifikasi bagian jalur yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jaringan kereta api tersebut," kata Jerip.
Pemerintah juga menelaah pembagian tanggung jawab pendanaan serta struktur tata kelola proyek.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan pembangunan dapat berjalan teratur, mengingat jaringan kereta api tersebut direncanakan melintasi beberapa wilayah dan negara.
Selain itu, kebutuhan lahan dan penyediaan hak lintas jalur atau right of way masih harus dikaji lebih lanjut sebelum keputusan pelaksanaan ditetapkan.
Proyek Lintas Negara Butuh Koordinasi Besar
Kereta Api Trans-Borneo dirancang untuk menghubungkan sejumlah wilayah utama di Pulau Kalimantan, termasuk Sarawak dan Sabah di Malaysia, Brunei Darussalam, serta Kalimantan di Indonesia.
Karena melibatkan beberapa wilayah administratif dan negara, proyek ini membutuhkan koordinasi lintas batas yang menyeluruh.
Perencanaan teknis, pembiayaan, pembebasan lahan, serta pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan.
Menurut Jerip, penilaian menyeluruh diperlukan agar pemerintah dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai bagi proyek tersebut.
Hasil studi kelayakan diharapkan menjadi dasar pertimbangan sebelum keputusan pembangunan diambil.
TERPOPULER