REGIONAL:
- Posko Pengaduan Desil Pospera Jakarta Timur menerima 6.000 laporan warga dari 20 September hingga 16 Oktober 2026.
- Warga melaporkan penetapan desil 6 hingga 10 yang tidak sesuai fakta ekonomi sehingga menghambat akses bantuan sosial.
- Pospera mengumpulkan dokumen warga untuk menyanggah data BPS dan meminta pemerintah memeriksa kembali kondisi ekonomi masyarakat.
Bantuan yang disebut dalam pengaduan tersebut mencakup bantuan pendidikan dan bantuan bagi keluarga, termasuk KJP, PIP, dan PKH.
"Ya, keluhan yang mereka hadapi adalah kesulitan mereka untuk mendapatkan akses bantuan sosial. Karena dibatasi adanya desil. Desil mereka tinggi, lalu mereka tidak dapatkan KJP, mereka tidak dapatkan pendidikan PIP, Bansos, PKH, dan bantuan-bantuan lainnya," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Mustar mengatakan Pospera mengumpulkan dokumen dan bukti dari warga sebagai bahan untuk menyanggah penetapan desil kepada pemerintah yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data yang mereka bawa yang harus mereka lengkapi itu menyertakan kartu keluarga,identitas KTP. Dan membuktikan bukti-bukti di antaranya adalah foto terkini kondisi rumah,untuk kemudian menjadi bahan menyanggah kepada pemerintah dalam hal ini BPS," ujarnya.
Dia berharap pemerintah memeriksa kembali data desil masyarakat agar penetapannya sesuai dengan kondisi ekonomi warga.
Mustar meminta pemerintah turun langsung untuk melihat keadaan masyarakat yang mengajukan keberatan.
"Ya kalau kita dari posko pengaduan desil berharap bahwa harusnya ini diperbaiki, jika memang ada salah pencatatan diperbaiki, jika salah ada pendataan ya datanya diperbaiki. Turun, datang, temui dan lihat," pungkasnya. (Reporter : Agustin Dwi Anggraini)
TERPOPULER