KPK Bongkar Skandal Suap Audit BPK di Klaten: Minta Rp600 Juta Ditawar Rp400 Juta dan 'Kode AMIDIS'

Suara.com - Praktik lancung di balik audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025 akhirnya dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkuak adanya aksi tawar-menawar tarif suap antara Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, lengkap dengan penggunaan catatan rahasia berkode unik.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa fulus ratusan juta tersebut diduga disiapkan demi mengondisikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Klaten Tahun 2025.

Skandal ini bermula pada April 2026 ketika BPK Perwakilan Jateng mengaudit laporan keuangan Pemkab Klaten. Dari audit tersebut, auditor mencium adanya ketidakberesan anggaran bernilai miliaran rupiah.

“Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar kurang lebih Rp5 miliar yang terdiri atas honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp4,16 miliar serta kelebihan honor pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1,02 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam,.

Gerah dengan temuan tersebut, Hamenang bersama Inspektur Daerah Klaten Agus Suprapto langsung bergerak menggelar pertemuan di Semarang.

Mereka menemui Ahmad Luthfi dan Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Tengah III BPK Perwakilan Jateng, Iwan Hery Setiawan—yang notabene wakil penanggung jawab pemeriksaan.

Dalam pertemuan itu, disepakati rencana agar dua temuan kelebihan bayar bernilai jumbo tersebut 'disulap' alias tidak dimasukkan ke dalam LHP BPK.

Tawar-Menawar Suap: Minta Rp600 Juta, 'Deal' Rp400 Juta

Lobi busuk tersebut berlanjut pada pertemuan berikutnya di Semarang antara sang bupati dan Kepala BPK Jateng. Di sinilah transaksi suap mulai dipatok secara terang-terangan.

“Dalam pertemuan tersebut, ALU (Ahmad Luthfi) menyampaikan permintaan kepada HWI (Hamenang) dengan mengatakan ‘tolong support (bantu, red.) kami Rp600 juta’. Ini bahasa permintaan dari ALU,” katanya.

Namun, angka tersebut rupanya dianggap terlalu tinggi oleh Hamenang. Terjadilah proses tawar-menawar layaknya di pasar.

“Akan tetapi HWI tidak menyanggupi. Artinya keberatan, kemudian mengajukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut, deal-nya (sepakatnya, red.) adalah sebesar Rp400 juta,” katanya melanjutkan.

Secarik Kertas Kuning dan 'Kode AMIDIS'

Setelah angka disepakati, alur penyerahan uang disusun rapi. Hamenang mengumpulkan Penjabat Sekda Klaten Jaka Purwanto, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta Kepala BPKPAD Muh Himawan Purnomo.

Dalam rangkaian komunikasi itu, Ahmad Luthfi sempat menyelipkan secarik notes kecil berwarna kuning bertuliskan ‘kode AMIDIS’ kepada Hamenang lewat perantara Iwan dan Agus.

“Kemudian, HWI memberikan ‘kode AMIDIS’ tersebut kepada RZI (Rizqan) beserta permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp400 juta sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh ALU dan HWI,” ujarnya.

Rizqan lantas meneruskan instruksi dan 'kode AMIDIS' itu kepada pihak swasta, yakni Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative, untuk segera menyiapkan uang tunai yang disepakati.

Laporan 'Bersih' Berujung OTT KPK

Siasat mereka sempat berjalan mulus. Pada Juni 2026, BPK Perwakilan Jateng resmi merilis LHP Pemkab Klaten, dan dua poin kelebihan bayar sebesar Rp5 miliar benar-benar lenyap tak berbekas sesuai pesanan.

Namun, aksi lancung tersebut berakhir di tangan penyidik antirasuah. KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) senyap pada 15 Oktober 2026 dengan meringkus Hamenang, Ahmad Luthfi, dan 21 orang lainnya.

Sehari berselang, Jumat (16/10), KPK resmi menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah ini juga membeberkan bahwa kasus di Klaten ini hanyalah puncak gunung es, lantaran teridentifikasi lima klaster dugaan korupsi sekaligus: pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran rutin OPD/SKPD, hingga suap pengondisian audit BPK. (Antara)