- Perusahaan Rusia Rosatom dan PT Pembangkit Listrik Nuklir menandatangani perjanjian pasokan listrik PLTN terapung di Moskow.
- Proyek berkapasitas 200 megawatt tersebut direncanakan memasok kebutuhan listrik wilayah Maluku Utara dalam waktu lima tahun mendatang.
- Inisiatif ini menggunakan skema investasi swasta tanpa anggaran negara serta mengandalkan sistem reaktor nuklir RITM.
Suara.com - Rusia melalui perusahaan energi nuklir negara, Rosatom, menyepakati kerja sama dengan Indonesia untuk memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung.
Rosatom menyebut kesepakatan tersebut sebagai perjanjian ekspor pertama di dunia untuk pasokan listrik yang dihasilkan dari unit pembangkit nuklir terapung.
Dikutip dari Rossiyskaya Gazeta, kerja sama itu melibatkan Rosatom dan perusahaan Indonesia, PT Pembangkit Listrik Nuklir.
Kesepakatan ditandatangani di Moskow dan mencakup rencana penyediaan dua unit pembangkit nuklir terapung untuk wilayah Maluku Utara.
Kedua unit tersebut dirancang memiliki kapasitas gabungan 200 megawatt (MW).
Listrik yang dihasilkan akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah utara Pulau Halmahera.
Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, menilai kesepakatan ini sebagai langkah penting dalam pengembangan kerja sama energi nuklir Rusia dan Indonesia.
Menurut dia, proyek tersebut bukan sekadar transaksi pasokan listrik, melainkan bagian dari kemitraan jangka panjang.

Rosatom Andalkan Teknologi Reaktor Rusia
Dalam proyek tersebut, Rosatom berencana menggunakan dua unit pembangkit listrik terapung tipe PE-100 dengan sistem reaktor dari keluarga RITM.
Teknologi tersebut telah digunakan pada sejumlah kapal pemecah es bertenaga nuklir milik Rusia.
Rosatom menyatakan sistem reaktor RITM telah menunjukkan efisiensi, keandalan, dan keselamatan dalam penggunaannya.
Teknologi ini diharapkan dapat mendukung penyediaan listrik rendah karbon bagi masyarakat di wilayah Maluku Utara.
“Kerja sama antara Rosatom dan Indonesia berkembang sangat dinamis,” kata Likhachev.
Ia juga menyinggung pertemuan sebelumnya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Likhachev, pertemuan tersebut memperkuat keyakinan bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan energi dan mencapai netralitas karbon.
“Perjanjian baru ini merupakan langkah penting ke arah tersebut. Rosatom siap menawarkan solusi paling modern dan teruji di pasar dunia,” ujarnya.
Likhachev menambahkan, pihaknya ingin membangun hubungan jangka panjang dengan Indonesia melalui kerja sama di sektor energi nuklir.
Proyek Diklaim Tak Gunakan Anggaran Negara
Direktur Jenderal PT Pembangkit Listrik Nuklir, Yudi Utomo Imardjoko, menyatakan bahwa pihaknya memandang transisi energi Indonesia sebagai prioritas sekaligus tanggung jawab investor nasional.
Menurut Yudi, penyediaan listrik yang bersih, andal, dan rendah karbon merupakan salah satu syarat penting bagi pembangunan jangka panjang serta ketahanan energi Indonesia.
“Kami yakin bahwa penyediaan listrik bersih, andal, dan rendah karbon bagi masyarakat merupakan syarat penting untuk pembangunan jangka panjang dan ketahanan energi Indonesia,” ujarnya.
Yudi juga menegaskan bahwa proyek tersebut dijalankan dengan skema komersial antarbisnis atau business-to-business (B2B).
Dengan model tersebut, proyek direncanakan menggunakan investasi swasta tanpa mengambil dana dari anggaran negara Indonesia.
Ia menyebut keterlibatan perusahaannya dalam kerja sama tersebut sebagai kehormatan besar, mengingat proyek ini dinilai memiliki arti penting bagi pengembangan energi nuklir di Indonesia.
Meski demikian, skema komersial tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap perizinan, pengawasan keselamatan, dan pemenuhan regulasi pemerintah sebelum pembangkit dapat beroperasi.
Listrik Nuklir Ditargetkan Mengalir Lima Tahun Lagi
Berdasarkan keterangan Rosatom, kedua pembangkit nuklir terapung ditargetkan mulai menghasilkan listrik untuk konsumen Indonesia paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak pasokan listrik berlaku.
Artinya, jadwal tersebut bergantung pada mulai berlakunya ketentuan kontrak dan bukan semata-mata pada tanggal penandatanganan kesepakatan.
Tahapan teknis dan persiapan proyek tetap menjadi faktor penting dalam menentukan realisasi target tersebut.
Indonesia sendiri telah memasukkan energi nuklir ke dalam rencana energi nasional pada 2025.
Pemerintah memandang energi nuklir sebagai salah satu pilihan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung target netralitas karbon pada 2060.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengunjungi Moskow pada musim panas 2024 dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk bekerja sama dengan Rosatom.
Rusia Tawarkan Dua Tahap Pengembangan Nuklir
Rosatom disebut menawarkan pendekatan dua tahap untuk pengembangan energi nuklir Indonesia.
Tahap pertama berfokus pada penempatan pembangkit nuklir terapung berkapasitas relatif kecil.
Pada tahap kedua, Rusia menawarkan pembangunan PLTN darat dengan reaktor berkapasitas lebih besar.
Pendekatan ini berpotensi membuka jalan bagi pengembangan energi nuklir secara bertahap sesuai kebutuhan listrik Indonesia.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya diversifikasi sumber energi di negara kepulauan yang menghadapi tantangan penyediaan listrik di berbagai wilayah.
Namun, pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kelayakan ekonomi, regulasi, serta standar keselamatan nuklir.