Survei Matriks: Natalius Pigai dan Nusron Wahid Menteri Terburuk

Suara.com - Dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai catatan kritis publik terhadap kinerja para pembantu presiden di Kabinet Merah Putih.

Temuan survei nasional terbaru yang dirilis Matriks Politik Indonesia menempatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di posisi teratas sebagai menteri dengan penilaian terburuk oleh masyarakat.

Dalam rilis survei tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menempati peringkat pertama menteri terburuk dengan angka penilaian mencapai 82,6 persen.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di urutan kedua menteri terburuk dengan perolehan 78,3 persen, disusul oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di posisi ketiga dengan perolehan 75,2 persen.

Sejumlah nama menteri lain di jajaran Kabinet Merah Putih turut tercatat dalam daftar menteri dengan performa terburuk versi responden.

Di urutan berikutnya terdapat nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang meraih persentase 68,2 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi menyampaikan rincian evaluasi publik tersebut dalam keterangan resmi tertulis yang dibagikan kepada awak media di Jakarta.

“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).

Selain nama-nama tersebut, Matriks Politik Indonesia memetakan sejumlah menteri lain yang dinilai buruk oleh masyarakat.

Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan perolehan 55,3 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebesar 50,7 persen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini sebesar 45,5 persen, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan angka 40,3 persen.

Faktor Kasus Hukum dan Tingkat Popularitas

Berdasarkan analisis Matriks Politik Indonesia, tingginya penilaian negatif terhadap figur Nusron Wahid berjalan beriringan dengan tingkat popularitasnya di mata publik yang mencapai 72,9 persen.

Penilaian terhadap Nusron Wahid tidak terlepas dari perkara hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” tandas Supriyadi.

Dalam perkara tersebut, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN pimpinan Nusron Wahid, di samping keterlibatan kalangan politisi dan pelaku usaha.

Lembaga antirasuah juga tengah menelusuri penerimaan gratifikasi lainnya hingga indikasi jual-beli jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Di sisi lain, Nusron diketahui berkali-kali mangkir dari agenda pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” jelas Supriyadi.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengantongi tingkat popularitas publik sebesar 54,3 persen. Penilaian negatif publik terhadap Pigai dipicu oleh berbagai manuver pernyataan dan persoalan di internal kementeriannya.

“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya, hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” terang Supriyadi.

Adapun Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo tercatat memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 27,7 persen dengan persepsi negatif masyarakat pada gaya komunikasi publik serta isu internal kementerian.

“Sebelumnya Dody Hanggodo diterpa berbagai isu seperti bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika membawa keluarga, hingga berujung mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU,” lanjut Supriyadi.

Tingkat popularitas menteri lain dalam deretan kinerja terburuk bervariasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatatkan popularitas tertinggi hingga menyentuh 85,3 persen.

Sementara tingkat popularitas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berada di angka 35,1 persen dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait sebesar 34,3 persen.

Evaluasi Delapan Kali Reshuffle Kabinet

Selain mengukur persepsi terhadap nama-nama menteri, survei Matriks Politik Indonesia menyoroti respons publik terhadap kebijakan perombakan kabinet (reshuffle).

Sejak resmi dilantik pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah delapan kali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih.

“Banyaknya gelombang reshuffle kabinet ternyata dinilai belum memuaskan bagi publik, hanya 41,3 persen yang merasa puas,” jelas Supriyadi.

Temuan survei mendapati sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap rangkaian reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintahan Prabowo, sedangkan 6,3 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Perombakan berulang di pos kementerian strategis turut memicu sentimen ketidakpuasan publik terhadap stabilitas tata kelola pemerintahan.

“Reshuffle paling mencolok pada pos Menteri Keuangan yang masing-masing hanya menjabat satu tahun menunjukkan indikasi permasalahan dalam arah kebijakan ekonomi, dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” tegas Supriyadi.

Responden dalam survei turut mengutarakan alasan utama yang melandasi pentingnya perombakan menteri dan pejabat strategis.

Alasan terbesar adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan dengan persentase 45,0 persen.

Faktor pemicu berikutnya mencakup:

• Pernyataan serta sikap kontroversial menteri (31,1%)
• Keterlibatan pejabat dalam perkara hukum (10,0%)
• Penempatan posisi jabatan yang dianggap tidak sesuai kapasitas (6,3%)

Alasan lain yang diungkapkan publik meliputi menteri yang jarang turun ke lapangan sebesar 2,7 persen, masalah rangkap jabatan sebesar 1,0 persen, serta sikap dinilai tidak loyal dengan garis kebijakan Presiden sebesar 0,8 persen.

Sebanyak 0,7 persen responden menyebutkan alasan lainnya, dan 2,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei Matriks Politik Indonesia ini dilaksanakan pada rentang 10 sampai 15 Oktober 2026 dengan menjaring 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia.

Pengambilan sampel menerapkan teknik acak bertingkat (multistage random sampling) dengan batas toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ±2,9 persen pada derajat kepercayaan 95 persen.