Kenaikan Biaya Hidup Bikin Tabungan Masyarakat Menipis, Saldo Rata-Rata Cuma Rp 1,67 Juta

Suara.com - Saldo rata-rata rekening simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta tercatat merosot hingga 61,52 persen dalam 13 tahun terakhir, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saldo rata-rata yang pada Juli 2013 mencapai Rp4,34 juta kini tersisa Rp1,67 juta per Juli 2026.

Menurut Senior Analyst NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji, salah satu penyebab menurunnya kemampuan menabung masyarakat akibat kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu masyarakat terpaksa menguras tabungan atau menambah utang.

"Kenaikan penerimaan PPN memang menjadi kabar baik bagi keuangan negara, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa daya beli masyarakat secara luas telah membaik. Perbaikan perlu terlihat pula dari kemampuan masyarakat berbelanja dan memenuhi kebutuhan tanpa terus menguras tabungan atau menambah beban utang," ujar Sandy di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Selain penurunan saldo rata-rata rekening simpanan, riset tersebut mencatat sejumlah indikator lain yang menunjukkan tekanan pada kondisi ekonomi rumah tangga.

Salah satunya terlihat dari perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi perbankan. Data yang dianalisis NEXT Indonesia Center mencatat pertumbuhan kredit konsumsi melambat menjadi 5,38 persen pada Juli 2026, turun dari puncaknya sebesar 11,02 persen pada Oktober 2024.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit konsumsi perbankan meningkat menjadi 2,48 persen. Angka tersebut melampaui level pada Juli 2020, saat NPL kredit konsumsi tercatat 2,29 persen.

Tekanan daya beli juga tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia.

Berdasarkan riset NEXT Indonesia Center, IKK turun dari 127,0 pada Januari 2026 menjadi 118,1 pada September 2026.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan dari 115,1 pada Januari menjadi 107,5 pada September 2026. Angka terakhir tersebut menjadi level terendah sepanjang tahun ini.

Sandy mengaitkan tekanan daya beli dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras, yang terjadi di tengah pendapatan masyarakat yang tidak bertambah.

"Tergerusnya daya beli ini juga disebabkan oleh laju inflasi bahan pangan pokok, khususnya beras. Sepanjang April hingga September 2026, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten berada di atas inflasi umum. Bahkan, pada September 2026, inflasi makanan menyentuh 4,37 persen, berbanding jauh dengan inflasi umum sebesar 3,28 persen," ungkap Sandy.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per September 2026 juga menunjukkan rata-rata harga beras Medium II dan Super II di 32 dari 33 provinsi melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, harga beras Medium II tercatat 11,85 persen di atas HET. Sementara di Kalimantan Selatan, harga beras medium mencapai Rp22.650 per kilogram atau 61,79 persen di atas HET.

Ia meminta pemerintah memperhatikan kondisi pendapatan masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung pada utang.

"Ukuran perbaikan ekonomi yang paling berarti adalah ketika masyarakat tidak lagi terjerat utang, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kewajiban tepat waktu, dan kembali bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk cadangan masa depan," tutup Sandy.