Bawa Enam Tuntutan, FPR dan ILPS Akan Gelar Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama International League of People’s Struggle (ILPS) Indonesia menggelar aksi nasional pada Rabu (28/10/2026) untuk menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam aksi bertajuk “28 Oktober Memanggil”, massa mengusung slogan “2 Tahun Cukup, 5 Tahun Mematikan, Prabowo Gagal!” Mereka menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kondisi ekonomi rakyat, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan siaran pers FPR dan ILPS Indonesia yang diterima Suara.com, aksi di Jakarta dijadwalkan dimulai dari kampus Universitas Indonesia pada pukul 11.00 WIB. Massa kemudian bergerak di sepanjang jalur Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada pukul 14.00 WIB. Aksi tersebut diperkirakan dihadiri 1.300 orang.

Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi, di antaranya Front Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Petani Banten, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), dan Institute for National and Democracy Studies (INDIES).

Gerakan tersebut juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (Unibraw).

Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN sekaligus Sekretaris FPR, Symphati Dimas Rafi’i, mengatakan seruan aksi nasional tersebut disambut oleh gerakan rakyat di berbagai wilayah.

“Rakyat Indonesia tidak akan membiarkan penindasan dan penghisapan setengah feodal terus berlanjut dengan berbagai kemasan kebijakan dan program yang mengabdi pada kepentingan imperialisme dan kaki tangannya di Indonesia. Penderitaan rakyat di bawah rezim Prabowo mesti diakhiri saat ini juga,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat AGRA, Rendy Perdana, menyoroti persoalan agraria yang menurutnya masih membebani petani, nelayan, penggarap, dan masyarakat adat. Ia menilai kebijakan pemerintah belum mengutamakan kepentingan kelompok tersebut, terutama dalam hal reforma agraria dan industrialisasi nasional.

Ketua SERUNI sekaligus perwakilan ILPS Indonesia, Helda Khasmy, turut mengkritik sejumlah program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Batalyon Teritorial Pembangunan, food estate, dan proyek strategis nasional.

Ia juga mendesak pemerintah bertanggung jawab atas persoalan ekonomi, penderitaan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap warga.

Enam tuntutan massa

Dalam aksi tersebut, FPR dan ILPS Indonesia menyampaikan enam tuntutan utama.

Pertama, mengakhiri monopoli dan konsentrasi penguasaan tanah serta menghentikan perampasan tanah yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kedua, mengembalikan tanah petani penggarap dan tanah leluhur masyarakat adat yang dirampas. Mereka juga menuntut penghentian kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Sakai yang mempertahankan tanah ulayatnya, serta perbaikan biaya produksi pertanian dan kesejahteraan buruh tani.

Ketiga, menurunkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, serta memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pedesaan dan pedalaman.