Simbol 3 Jari Three Finger Salute Demo Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, Apa Artinya?

Suara.com - Gelombang demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memadati pusat Kota Jakarta serta Yogyakarta tepat pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026. Aksi serentak ini bertujuan menagih janji serta mengkritik rekam jejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Titik kumpul utama di ibu kota terpusat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia melalui inisiasi aliansi Komite Sadar. Konsolidasi besar ini melibat BEM UI, BEM KM UPN Veteran Yogyakarta, EM Universitas Brawijaya, BEM Undip, Serikat Mahasiswa UGM, KM ITB, hingga BEM KM Unnes.

Gerakan jalanan ini menjadi bentuk eskalasi dari penyuaraan aspirasi sebelumnya di Tugu Tani yang menandai dua tahun perjalanan rezim. Para aktivis mengusung pesan utama "Tepati atau Pergi" yang dipadukan dengan simbol perlawanan 3 jari di ruang digital maupun lapangan.

Penggunaan gesture tiga jari merujuk pada simbol budaya populer yang kini menjelma menjadi sarana perlawanan publik. BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.

Elemen gerakan menilai salam tersebut telah digunakan secara global oleh berbagai pergerakan prodemokrasi di dunia.

"Telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia," tulis BEM UI dikutip dari BBC.

Pesan perlawanan tersebut mengambil rujukan sejarah dari pergerakan besar di kawasan Asia hingga kawasan Eropa.

"Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan]," ucap BEM UI.

Momentum peringatan hari bersejarah ini dipakai untuk merebut kembali hak-hak sipil yang dinilai makin tergerus. Dengan simbol itu, BEM UI mengungkapkan "sudah saatnya kita merebut kembali ruang demokrasi."

Para mahasiswa menegaskan pentingnya penyatuan identitas perjuangan demi memperkuat barisan massa di pelbagai lini.

"Penggunaan simbol ini adalah identitas kita bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam aktivisme digital," tegas mereka.

Sementara itu, peta pergerakan di Yogyakarta terbagi ke dalam tiga titik krusial yaitu Gedung DPRD, Istana Negara, dan Titik Nol Kilometer. Konsolidasi massa di wilayah ini digerakkan oleh Forum BEM DIY, BEM KM Fakultas Vokasi UNY, Serikat Pekerja Kampus, serta jaringan Gejayan Memanggil.

Naratif unik diusung oleh kelompok Gejayan Memanggil yang mengajak seluruh peserta melepas atribut kampus saat turun ke jalan. Langkah melepas jaket almamater dimaksudkan agar tidak ada sekat antara akademisi dan rakyat biasa dalam menyuarakan tuntutan.

"Di tengah buruh, warga, praktisi seni, penjual bunga, penjual sayur, dan pedagang cilok, jaket almamater bisa memberi kesan bahwa gerakan ini milik mahasiswa semata, dan yang lain sekadar pendukung," ujar akun Gejayan Memanggil.

Persatuan seluruh elemen masyarakat tanpa sekat instansi menjadi kunci utama keutuhan pergerakan rakyat.

"Pakaian sipil yang sama membuat semua orang tampak sebagai pemilik tuntutan."

Eskalasi kekecewaan publik dipicu oleh deretan insiden kekerasan aparat serta pembungkaman terhadap pihak-pihak kritis. Komite Sadar menyoroti tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan operasional Brimob, hingga aksi penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus.

Maraknya tindakan represif dinilai sebagai bukti nyata kemunduran kebebasan berpendapat di bawah pemerintahan saat ini.

"Mereka bukan kasus terpisah. Di rezim ini ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara. Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan," kata Komite Sadar.

Latar belakang demonstrasi ini berakar dari kekhawatiran meluasnya pengaruh kekuatan aparat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Semua ini merupakan bentuk militerisasi, usaha untuk baik secara struktural dan kultural untuk merusak nilai-nilai sipil seperti HAM dan Demokrasi."