Tak Perlu KTP DKI, Seluruh Pasien TBC Bebas Berobat di Fasilitas Kesehatan Jakarta

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh fasilitas kesehatan di ibu kota melayani penanganan dan pengobatan tuberkulosis (TBC) tanpa membatasi kepemilikan kartu tanda penduduk setempat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kebijakan tersebut saat memimpin pertemuan bersama pimpinan rumah sakit di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Langkah inklusif ini diambil lantaran tingginya pergerakan kaum komuter di wilayah metropolitan menuntut pemutusan rantai penyakit menular secara terpadu lintas daerah.

Keterbukaan akses layanan medis tersebut ditujukan demi menyokong ketercapaian target bebas TBC di ibu kota pada 2030.

“Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,” ujarnya.

Untuk menampung pasien tanpa sekat domisili, Jakarta menyiagakan 197 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu.

Eks Sekretaris Kabinet itu juga meminta kolaborasi penanganan diperluas mencakup rumah sakit milik swasta hingga institusi TNI-Polri.

Tidak sebatas di ruang perawatan, deteksi dini turut diperkuat dengan mengerahkan kader PKK, Dasawisma, hingga 584 personel Pasukan Putih ke permukiman warga.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan percepatan eliminasi penyakit menular pernapasan ini memang menjadi fokus utama pemerintah pusat.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, mengutarakan bahwa pendataan berkala terus diperbaiki agar seluruh pasien terobati secara tuntas hingga 2027.

“Perkembangan dari angka-angka yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI menunjukkan peningkatan, baik dalam penemuan kasus maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kami mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit untuk mencari hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan menyusunnya agar program pada 2027 lebih baik,” tegas Benjamin.