Tekan Polusi Udara Jabodetabek, Integrasi Transportasi Tak Bisa Berhenti di Batas Daerah

Suara.com - Ketimpangan penggunaan angkutan umum antara Jakarta dan wilayah penyangganya menjadi salah satu tantangan pengendalian polusi udara di Jabodetabek. Saat penggunaan transportasi publik di Jakarta mencapai sekitar 17 persen, di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) angkanya baru sekitar 4,5 persen.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa upaya menekan emisi transportasi tidak cukup dilakukan oleh satu daerah. Integrasi layanan, keterjangkauan tarif, dan kemudahan perjalanan dari rumah menuju angkutan umum massal perlu dibangun melampaui batas administratif.

Temuan itu disoroti dalam studi Clear Jabodetabek (Comprehensive Low Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek) yang dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Satu Perjalanan, Banyak Kewenangan” oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

Senior Transport Associate ITDP Indonesia, Rahmad Wandi Putra, mengatakan masyarakat memandang perjalanan dari rumah menuju tempat beraktivitas sebagai satu rangkaian perjalanan yang utuh, bukan perjalanan yang terpisah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah atau operator transportasi.

“Masyarakat tidak melihat perjalanan berdasarkan batas administrasi wilayah atau siapa institusi yang berwenang. Bagi mereka, ini adalah satu perjalanan utuh. Tantangan kita adalah memastikan seluruh layanan mulai dari first mile di lingkungan rumah hingga titik tujuan dapat terhubung rapi agar masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi,” ujar Rahmad.

Menurut dia, keterputusan layanan angkutan pengumpan (feeder) dan tingginya biaya menuju stasiun atau halte utama dapat menyulitkan warga di wilayah penyangga mengakses angkutan umum massal. Akibatnya, kendaraan pribadi maupun ojek daring masih menjadi pilihan untuk menjangkau titik keberangkatan.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi. Tanpa akses yang memadai menuju angkutan umum, masyarakat akan kesulitan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Integrasi layanan dan tarif

Asisten Perekonomian dan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan penanganan polusi udara membutuhkan kerja sama lintas daerah karena dampaknya tidak berhenti pada batas wilayah pemerintahan.

“Polusi udara itu tidak punya KTP dan tidak kenal batas wilayah. Oleh karena itu, Pemprov DKI terus memperluas jangkauan layanan seperti Transjabodetabek dan mendorong efisiensi energi. Target kami, pada periode 2029 hingga 2030, sebanyak 10.000 unit bus Transjakarta sudah bertransformasi menjadi armada berbasis listrik,” kata Suharini.

Selain memperluas jangkauan layanan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sistem pembayaran satu kali tap (single tap) dan harmonisasi tarif integrasi untuk meningkatkan keterjangkauan perjalanan komuter.

Suharini menilai investasi pada transportasi umum yang ramah lingkungan perlu dilihat sebagai upaya jangka panjang. Pengembangan angkutan publik dapat membantu mengurangi beban kerusakan jalan sekaligus dampak kesehatan yang berkaitan dengan polusi udara.

Perencanaan lintas daerah

Sementara itu, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hidayat Putra, menjelaskan pemerintah memprioritaskan pengembangan kawasan metropolitan Jabodetabekjur melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi.

Rencana tersebut disiapkan untuk menyelaraskan perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pendanaan di kawasan yang melibatkan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Penyelarasan kebijakan diperlukan agar pengembangan transportasi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah. Keterhubungan antarmoda dan antardaerah juga perlu menjadi bagian dari perencanaan bersama.

Integrasi fisik, keselarasan kebijakan, dan peralihan menuju armada rendah emisi menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan beriringan. Tanpa keterpaduan tersebut, warga komuter berisiko terus menghadapi perjalanan yang mahal dan tidak efisien, sementara ketergantungan pada kendaraan pribadi tetap menjadi tantangan bagi upaya menekan emisi di Jabodetabek.

Penulis: Inesia Dian