- Presiden Prabowo bertemu Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Pertemuan bilateral tersebut membahas tata kelola SDA, energi, serta evaluasi jalur ekspor komoditas nasional.
- DPR berharap kemitraan strategis kedua negara memberikan keuntungan adil demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyambut positif pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, yang berlangsung di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).
Oleh menilai, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara agar saling menguntungkan, terutama dalam penataan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan kedaulatan energi Indonesia.
"Kami memandang pertemuan bilateral tersebut cukup positif demi kemajuan kedua belah pihak," ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).
Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menegaskan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam komitmen pemerintahannya.
"Dan tentunya, Pak Presiden pasti akan menegaskan kembali tentang Asta Cita Pak Presiden dalam memimpin Indonesia. Salah satunya adalah soal bagaimana agar Pasal 33 (UUD) ini betul-betul dijalankan dengan baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Oleh menyoroti sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik terkait hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara, mulai dari persoalan lingkungan, energi, pasar modal, hingga tata kelola rantai pasok ekspor.
"Selain daripada itu, tentu hal yang sedang mencuat, kami mencatat bahwa satu soal asap, kedua soal energi, ketiga soal bursa saham ya, keempat soal rencana Indonesia untuk mengekspor satu pintu dan tentunya juga rencana soal bagaimana ekspor ini tak lagi melalui pihak ketiga tetapi langsung, dan soal keempat soal bagaimana ekspor gas dan juga muneral lainnya," ungkapnya.
Ia membeberkan keprihatinannya terkait praktik ekspor komoditas Indonesia yang selama ini kerap melewati perantara, sehingga dinilai kurang memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
"Kalau melihat data-data ekspor, data-data penjualan dari SDA melalui Singapura sebagaimana yang terekspos dalam ekspor-impor antara Indonesia-Singapura, tentu datanya cukup banyak sekali bisa lihat saja data ekspor. Data ekspor kita ke luar negeri melalui Singapura. Bahkan di sosmed ini lagi viral sawit ini diekspor ke Singapura lalu Singapura ekspor ke berbagai negara di belahan Eropa termasuk Israel dengan range harga yang jauh luar biasa. Singapura mendapatkan keuntungan 100% ya bahkan lebih. Nah ini cukup merugikan ya barangkali untuk Indonesia dengan sistem tata kelola SDA," jelasnya.
Untuk itu, DPR berharap pertemuan di Hambalang ini menghasilkan formulasi baru yang menghormati prinsip kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
"Nah oleh sebab itu mudah-mudahan ke depan ada formulasi yang disepakati, Singapura dapat memahami soal kebijakan Pak Presiden. Pak Presiden juga terus komitmen untuk kedaulatan energi di Indonesia," tuturnya.
"Tentunya, Pak Presiden ingin mengelola kekayaan alam yg luar biasa ini untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Singapura ke depan harus berlandaskan asas keadilan dan kesetaraan manfaat.
"DPR berharap pertemuan ini menjadi sebuah hal yang positif ke depan. Kedua negara harus sama-sama menguntungkan, tidak lagi merugikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan bertemu dari Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.