- Menko Polkam Dudung Abdurachman mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Dudung menegaskan penanganan gangguan keamanan di Papua harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, komunikasi persuasif, serta hati nurani.
- Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi menyatakan stabilitas keamanan memerlukan kolaborasi lintas sektor demi mempercepat pembangunan.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menegaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah.
Pemerintah daerah dan aparat, kata dia, perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki mengatakan, prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden bahwa keamanan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap unsur terkait harus bekerja bersama, terkoordinasi, dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujar Hengki.
Di sisi lain, Hengki menegaskan bahwa personel Polri tetap harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Menurut dia, pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Polri harus tetap dekat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah penanganan yang telah dilakukan.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach, yakni komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Rapat tersebut juga diisi paparan Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing.
Koordinasi melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya pemulihan keamanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Sebelumnya Menko sendiri mendapatakan paparan secara lengkap oleh Brigadir Jenderal TNI Slamet Riadi selaku Komandan Resor Militer 181/Praja Vira Tama (Korem Dandrem Sorong) beserta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya,yang menerangkan Kondisi Keamanan secara langsung Papua Barat Daya saat ini yang Kondusif.