Menko Polkam Dukung Humanity Approach Polda Papua Barat Daya Bersama TNI dan Pemda

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan, penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas.

Pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam memulihkan keamanan.

Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026).

Dalam kunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung dalam keterangannya, Rabu (29/10/2026).

Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Pendekatan tersebut diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dudung mengatakan, kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.

“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemulihan keamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situasi yang kondusif dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata.

Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan.

Menurut Hengki, dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.