Ratusan Polisi Dimutasi di Tengah Pusaran Isu Propam dan Manuver Jenderal

Suara.com - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) kembali melakukan perombakan besar-besaran di tubuh institusinya. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, sebanyak 264 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) resmi dimutasi.

Langkah penyegaran organisasi ini dilakukan di tengah pusaran isu panas yang tengah mengguncang internal Korps Bhayangkara, mulai dari skandal penyadapan petinggi negara hingga dugaan manuver pengerahan massa oleh oknum jenderal.

Perombakan Jabatan Strategis

Dari total 264 personel yang tercatat dalam gerbong mutasi tersebut, sebanyak 224 personel mendapatkan promosi jabatan atau sekadar pergeseran setingkat (flat). Pembenahan ini menyentuh struktur personel di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Beberapa posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri yang kini diamanatkan kepada Kombes Pol. Gatot Sujono.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Divisi Propam Polri (Kabagrenmin). Selain itu, Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi yang sebelumnya memegang kendali sebagai Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri (Karomulmed), kini dipercaya untuk mengisi pos Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Metro Jaya.

Jabatan Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri juga diserahterimakan kepada Kombes Pol. Teguh Wibowo. Mutasi kali ini turut memberikan panggung promosi bagi dua personel polisi wanita (polwan) sebagai bentuk pembinaan karier dan pengembangan kapasitas personel.

Menanggapi perombakan tersebut, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian esensial dari siklus organisasi.

“Kami berharap pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik lingkungan tugas, serta melanjutkan program dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik,” ujar dia, dilansir dari Antara pada Selasa (3/11/2026).

Buntut Kasus Penyadapan dan Pengerahan Massa Gelombang mutasi ratusan perwira ini dieksekusi tak lama setelah Mabes Polri diguncang skandal internal berskala besar. Sebelumnya, institusi penegak hukum tersebut telah menetapkan enam jenderal polisi dan perwira menengah sebagai tersangka.

Penetapan status hukum ini merupakan buntut dari operasi penangkapan terkait dugaan aksi penyadapan ilegal terhadap sejumlah petinggi negara.

Belum usai badai penyadapan, publik kembali dikejutkan oleh rumor yang menyebutkan adanya keterlibatan perwira berpangkat inspektur jenderal (bintang dua) dalam aksi pengerahan massa di wilayah Yogyakarta.

Isu dugaan manuver aparat dalam dinamika demonstrasi tersebut memicu sorotan tajam terkait adanya penindakan internal terhadap sejumlah petinggi Polri.

Merespons spekulasi yang bergulir liar, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa pihak kepolisian akan menelusuri kebenaran informasi tersebut melalui mekanisme evaluasi kedinasan Divisi Propam, yang memang rutin dilakukan pasca-pengamanan ruang publik.

"Tadi yang disampaikan nanti kami akan cek, karena selalu ada bagian kemudian proses evaluasi," kata dia, sesuai dengan pemberitaan Suara.com yang berjudul 'Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas.'

Operasi Senyap Divisi Propam dan Isu Jenderal Bintang Empat Di tengah upaya perbaikan stabilitas, kabar mengejutkan kembali berembus dari balik dinding Mabes Polri.

Operasi senyap berskala tingkat tinggi dikabarkan sempat berlangsung, melibatkan pengerahan satuan khusus untuk menjemput dan mengawal sejumlah petinggi kepolisian menuju ruang pemeriksaan Divisi Propam Polri.

Pemeriksaan maraton tersebut disebut-sebut menyeret nama jenderal bintang tiga hingga figur berpangkat jenderal penuh (bintang empat) yang kini tengah mengemban posisi di instansi sipil pemerintahan.

"Iya, benar, ada pengamanan. Satu bintang empat inisial L, dan beberapa jenderal bintang tiga. Tapi yang bintang empat sudah dilepas,"

Fokus utama dari pemeriksaan maraton tersebut disinyalir berkaitan erat dengan upaya membedah persoalan sensitif demi menjaga stabilitas keamanan internal korps penegak hukum.

"Ada beberapa hal yang ingin diverifikasi. Soal keamanan tentunya,"

Guncangan beruntun di barisan jenderal ini terjadi tepat satu bulan setelah estafet kepemimpinan Trunojoyo diserahkan. Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang baru sebulan dilantik di Istana Negara, kini memikul tugas berat pasca-transisi kepemimpinan dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah beralih tugas menduduki pos sipil strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sejak hari pertama memegang tongkat komando, Jenderal Suyudi memang telah memancangkan komitmennya untuk menggelar konsolidasi dan penataan ulang internal secara menyeluruh guna memastikan soliditas arah program Korps Bhayangkara.