Jangan Main Tarik Ulur! Prabowo Didesak Ungkap Aktor di Balik Kasus Penyadapan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta tidak menggunakan pendekatan politik tarik ulur dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya.

Sikap tegas Prabowo dinilai penting untuk segera mengungkap aktor di balik operasi penyadapan sekaligus mencegah perpecahan di internal Polri dan kecurigaan di antara elite politik.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai dampak perkara tersebut tidak hanya menyangkut proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu soliditas kepolisian dan stabilitas politik nasional.

Menurut Jamiluddin, dalam jangka pendek, dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, mulai dari Presiden, pejabat negara, politikus, media, organisasi masyarakat sipil hingga pengusaha, dapat memunculkan kecurigaan antarkelompok di tubuh Polri.

"Untuk jangka pendek, peristiwa tersebut dapat mengganggu situasi kondusif di internal Polri. Akan berpeluang terjadi kelompok-kelompok di internal Polri yang saling curiga," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (4/11/2026).

Kecurigaan tersebut, kata dia, berpotensi berkembang menjadi persoalan soliditas organisasi apabila tidak segera ditangani.

"Kelompok satu akan curiga kepada kelompok lainnya. Kecurigaan antarkelompok ini dapat memperlemah soliditas di internal Polri," ujarnya.

Dampak perkara ini, kata Jamiluddin, juga berpotensi merembet ke hubungan antarelite politik. Terlebih, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah tokoh politik sehingga dapat memunculkan saling curiga mengenai pihak yang berada di balik operasi tersebut.

"Di eksternal Polri, khususnya para elite politik juga berpeluang muncul saling curiga. Sesama elite politik antar partai bisa saja mencurigai sebagai aktor penyadapan tersebut," tuturnya.

Menurut Jamiluddin, situasi tersebut dapat mengganggu komunikasi politik antarelite partai dan berimbas pada stabilitas politik nasional.

Karena itu, dia menilai Prabowo harus segera mengambil sikap tegas agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Presiden juga perlu memastikan aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Jamiluddin mengingatkan, apabila Prabowo tidak segera menentukan sikap, situasi politik nasional berpotensi semakin sulit kembali kondusif.

"Kalau Prabowo cepat dan tegas menyelesaikan gerakan perlawanan melalui penyadapan itu, maka kondusicitas politil.nasional cepat pulih kembali. Namun bila Prabowo masih menggunakan politik tarik ulur seperri bermain layang-layang, maka politik nasional akan lama memjadi kondusif," jelasnya.

Dia menduga kelompok di balik operasi penyadapan tersebut memiliki kepentingan politik tertentu. Bahkan, kelompok itu berpotensi memanfaatkan situasi untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan dengan Presiden Prabowo.

"Hal ini bisa terjadi karena orang orang yang bermain dan melakukan gerakan perlawanan secara silent operation dengan target yang ingin dicapai bisa melakukan bargaining kekuasaan politik dengan Presiden Prabowo," katanya.

Jamiluddin juga menduga kelompok tersebut bisa saja berafiliasi dengan sosok tertentu yang masih memiliki pengaruh politik.

"Bisa jadi kelompok tersebut berafiliasi ke sosok tertentu yang masih punya pengaruh politik. Hanya saja bola politiknya sekarang sepenuhnya ada di Prabowo," ucap Jamiluddin.

Meski demikian, Jamiluddin memperkirakan situasi politik dalam jangka panjang masih berpeluang kembali kondusif. Namun, hal itu bergantung pada langkah Prabowo dalam merespons dan menuntaskan perkara tersebut.

Dia pun mendorong Presiden tidak hanya bersikap tegas, tetapi juga memastikan Polri segera mengungkap aktor di balik dugaan penyadapan ilegal.

"Jadi, agar kondusivitas politik cepat pulih, maka Prabowo perlu tegas terhadap aktor dibalik penyadapan ilegal tersebut. Untuk itu, Polri perlu segera mengungkap aktor penyadapan tersebut," pungkasnya.

Kasus Penyadapan Prabowo

Kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo menyeret Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Pengusutan perkara tersebut berlangsung di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Listyo dan dua perwira tinggi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Di sisi lain penyidik masih memeriksa satu petinggi Polri lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi. Ia diperiksa sebagai saksi.