Curiga Bukan Inisiatif Pribadi, Gerindra Desak Bongkar Otak Penyuruh Listyo Sadap Prabowo

Suara.com - Partai Gerindra mendesak Polri tidak berhenti mengusut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik diminta membongkar pihak yang diduga menjadi otak, pemberi perintah, hingga penyandang dana operasi tersebut.

Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar pelanggaran etik atau kejahatan siber.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.

"Tindakan menyadap Presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya harus diseret ke muka hukum," ujar Sugiat dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (4/11/2026).

Sugiat menduga aksi penyadapan yang menyeret Listyo bersama sejumlah perwira tinggi Polri tidak mungkin hanya didasari inisiatif pribadi.

Dia menilai perlu ditelusuri kemungkinan adanya kekuatan lain yang menggerakkan operasi tersebut.

Karena itu, Sugiat meminta penyidik mengungkap aktor intelektual di balik perkara tersebut, bukan hanya menindak para tersangka yang diduga terlibat langsung.

"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," tegas Sugiat.

Dia juga mengapresiasi langkah Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengusut kasus tersebut.

Gerindra berharap penanganan perkara ini menjadi momentum membersihkan institusi kepolisian dari praktik penyalahgunaan wewenang dan keberadaan oknum yang bekerja untuk kepentingan tersembunyi.

Dugaan Keterlibatan Jokowi

Desakan Gerindra agar penyidikan menelusuri pihak di balik penyadapan sejalan dengan tuntutan sejumlah tokoh politik.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) M. Guntur Romli mempertanyakan kemungkinan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam perkara tersebut.

Guntur menyoroti rekam jejak Listyo yang merupakan Kapolri pilihan Jokowi. Dia juga mempertanyakan dugaan aliran hasil penyadapan ke Solo dan meminta penyidik mengusut siapa yang memberi perintah, menerima hasil sadapan, serta ke mana data tersebut dikirim.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaitkan kasus penyadapan dengan kemungkinan adanya skenario politik untuk menggoyang kepemimpinan nasional.

Mahfud bahkan menyinggung kembali pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie pada 2024 mengenai isu Jokowi hanya memberikan kesempatan kepada Prabowo menjabat presiden selama dua tahun.

Mahfud juga menyoroti hubungan Jokowi dan Listyo yang terjalin sejak Listyo menjabat Kapolresta Surakarta pada 2011. Setelah Jokowi menjadi presiden, Listyo dipercaya menjadi ajudannya pada 2014 hingga 2016, sebelum kemudian diusulkan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021.

Mahfud menilai pihak-pihak yang terbukti bersekongkol untuk menggulingkan atau mengganti kepemimpinan nasional secara melawan hukum dapat dijerat pasal makar.

Namun, dugaan adanya skenario politik maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus penyadapan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.