Sebelum Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Listyo Disebut Sadap HP Para Jenderal Polri

Suara.com - Dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan Presiden kembali mengingatkan pada pengakuan mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Oegroseno mengenai pemantauan komunikasi di lingkungan internal kepolisian.

Dalam sebuah wawancara sebelum perkembangan perkara tersebut, Oegroseno mengungkapkan, sejumlah pejabat tinggi Polri pernah menyampaikan alasan tidak dapat membalas pesan maupun panggilan telepon darinya karena ponsel mereka disebut sedang dimonitor Kapolri.

Pengakuan itu disampaikan ketika Oegroseno menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan para junior yang masih aktif bertugas di kepolisian.

Menurut dia, situasi tersebut membuat sejumlah jenderal merasa khawatir untuk berkomunikasi dengannya, sehingga pergantian kepemimpinan di tubuh Polri diharapkan dapat mengubah suasana internal institusi.

Oegroseno Mengaku Mendapat Pengakuan dari Juniornya

Oegroseno menjelaskan, awalnya ia tidak memahami alasan beberapa pejabat Polri tidak merespons pesan maupun panggilan telepon yang disampaikannya.

Ia kemudian memperoleh penjelasan ketika menghadiri sebuah kegiatan Hari Juang dan bertemu dengan sejumlah juniornya yang masih bertugas di lingkungan kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa pejabat disebut menyampaikan bahwa mereka tidak dapat membalas komunikasi Oegroseno karena khawatir aktivitas tersebut diketahui oleh pimpinan.

"Mohon izin Jenderal kami enggak bisa balas karena HP kami semua dimonitor oleh Kapolri gitu," ujar Oegroseno menirukan perkataan sejumlah juniornya dikutip dari kanal Youtube Obor Rakyat Reborn, Kamis (5/11/2026).

Oegroseno mengakui, hubungan komunikasinya dengan para perwira aktif  terhambat karena mereka tidak lagi leluasa merespons pesan darinya.

Menurutnya, pejabat tinggi Polri yang berkomunikasi melalui WhatsApp atau telepon dengannya dapat dipanggil oleh Listyo Sigit.

Meski demikian, Oegroseno tidak menguraikan secara terperinci siapa saja pejabat yang menyampaikan pengakuan tersebut maupun bagaimana mekanisme pemantauan ponsel yang mereka maksud.

Jenderal Disebut Takut Berkomunikasi

Oegroseno menilai dugaan pemantauan komunikasi tersebut telah memengaruhi suasana hubungan di antara para perwira kepolisian, termasuk ketika mereka hendak berkomunikasi dengan senior yang sudah pensiun.

Ia menggambarkan kondisi itu sebagai situasi ketika jenderal berpangkat bintang satu, dua, hingga tiga merasa khawatir aktivitas komunikasinya diketahui melalui penyadapan.

"Nah kondisi seperti itu sekarang ya alhamdulillah pergantian Kapolri itu mengubah atmosfer seperti masa jenderal bintang tiga, bintang dua, bintang satu hanya takut disadap-sadap seperti itu buat apalah," kata Oegroseno.

Menurut dia, para juniornya tidak berani berkomunikasi melalui WhatsApp dengan dirinya karena khawatir ponsel mereka dipantau dan komunikasi tersebut berujung pada konsekuensi terhadap jabatan.

Listyo Jadi Tahanan Polri

Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Penyadapan dilakukan terhadap Presiden Prabowo dan beberapa pejabat lain.

Ketiga tersangka tersebut antara lain mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Saat ini ketiganya berstatus tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.

Terkait motif penyadapan presiden, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan beleum mengetahui motif atau tujuan penyadapan maupun isi komunikasi yang diakses para tersangka secara ilegal.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk membongkar kasus tersebut hingga terang benderang.

“Apa materi yang disadap, untuk kepentingan apa disadap itu masih dalam proses penyidikan masih dalam proses pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.