Beda Klaim Gibran dan Istana Soal 'Fight' di PTUN, Yusril-Bakom Buka Suara

Suara.com - Perbedaan narasi muncul antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pihak Istana Kepresidenan, terkait perkara keabsahan ijazah Gibran.

Kepada awak media, Wapres Gibran sempat menyebut Presiden Prabowo Subianto memberinya instruksi untuk terus berjuang atau fight membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui meja hijau atau pengadilan.

Namun, klaim tersebut justru langsung dimentahkan oleh pejabat teras kabinet, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan.

Polemik bermula ketika Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan resmi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026), usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Gibran menggambarkan hubungannya yang lekat dengan sang presiden sembari membeberkan wejangan yang diterimanya.

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo tersebut mengklaim bahwa kepala negara secara eksplisit memintanya tidak menyerah dan tetap menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai dengan S-1," ucap Gibran.

Gibran berdalih bahwa langkah pembuktian hukum ini diambil demi mengakhiri kegaduhan nasional yang kian meluas.

"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," tegas Gibran.

Sikap percaya diri Gibran tersebut langsung berbenturan dengan penilaian Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.

Dari Kompleks Istana Kepresidenan, pakar hukum tata negara itu membedah secara yuridis bahwa celah bagi Gibran untuk bermanuver di pengadilan pada dasarnya sudah tertutup rapat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Tidak ada gunanya membuktikan di PTUN. Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," cetus Yusril.

Yusril menggarisbawahi bahwa kekuatan putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu bersifat mengikat dan tidak menyisakan ruang bagi pembuktian ulang.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," beber Yusril.

Yusril juga menegaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya peninjauan kembali.

"Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," papar Yusril.

Ketidaksesuaian pernyataan tersebut kian dipertegas oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan.

Pihak Bakom secara lugas membantah narasi yang menyebut Presiden Prabowo menyuruh Gibran untuk terus bersengketa di PTUN.

Menurut Syahganda, rujukan sikap hukum Presiden sudah sepenuhnya disampaikan ke publik melalui menteri koordinatornya.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ucap Syahganda.

Bakom memandang mustahil apabila Presiden Prabowo memberikan anjuran yang berlawanan dengan kepatuhan hukum.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril, pungkas Syahganda.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama dua setengah jam.

Dalam forum tersebut, pembicaraan justru menyinggung dinamika pengunduran diri.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ungkap Prasetyo Hadi.

Prasetyo meluruskan isu yang beredar luas bahwa presiden menahan kepergian wakilnya.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.