- Demonstrasi berujung kericuhan di Kantor DPRD DIY pada 10 November 2026 menyebabkan aparat mengamankan 154 orang.
- Aparat kepolisian diduga memasuki area kampus UGM dan menembakkan gas air mata yang menjangkau rumah sakit.
- Fisipol UGM mengecam tindakan represif aparat serta menuntut pembebasan dan bantuan hukum bagi mahasiswa yang ditangkap.
Suara.com - Viral All Eyes on UGM Yogyakarta, Ada Apa? Demo Berujung Ricuh dan 154 Orang Diamankan Polisi
Tagar All Eyes On Jogja dan All Eyes On UGM menjadi perhatian publik pada malam hingga dini hari 10–11 November 2026 setelah muncul laporan dugaan tindakan represif aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta.
Perhatian warganet tertuju pada situasi di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM) setelah beredar informasi mengenai dugaan aparat kepolisian memasuki area kampus untuk mengejar massa aksi yang terlibat kericuhan.
Selain dugaan masuknya aparat ke lingkungan kampus, muncul pula laporan mengenai penggunaan gas air mata yang disebut menjangkau kawasan kampus dan rumah sakit di sekitarnya.
Peristiwa tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas tindakan aparat dalam mengendalikan demonstrasi, perlindungan keselamatan mahasiswa, serta jaminan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.
Viral All Eyes on UGM Yogyakarta

Viralnya tagar #AllEyesOnJogja dan #AllEyesOnUGM berkaitan dengan kericuhan demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10 November 2026 yang kemudian diikuti laporan dugaan pengejaran massa hingga ke lingkungan kampus UGM.
Berdasarkan keterangan Polda DIY pada Rabu, 11 November 2026, aksi penyampaian pendapat di muka umum berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 WIB sebelum situasi berkembang menjadi kericuhan pada malam hari.
Sekitar pukul 20.07 WIB, massa yang diperkirakan berjumlah 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY dan kemudian melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan serta melemparkan bom molotov dan batu ke area dalam gedung.
Polda DIY menyebut penanganan kericuhan dilakukan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Daerah DIY melalui koordinasi terpadu dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, situasi semakin menjadi perhatian setelah muncul laporan dugaan aparat kepolisian memasuki area kampus UGM untuk mengejar massa aksi yang berusaha menghindari penanganan aparat di sekitar lokasi demonstrasi.
Penggunaan gas air mata juga menjadi sorotan karena terdapat dugaan bahwa zat tersebut menjangkau lingkungan kampus hingga rumah sakit di sekitarnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan mahasiswa dan masyarakat.
Fisipol UGM Kecam Aksi Kekerasan Aparat di Kampus
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan pada 11 November 2026, Dekan Fisipol UGM Prof. Dr. Gabriel Lele menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang dinilai menjadi persoalan serius bagi keselamatan mahasiswa, kebebasan berpendapat, dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
Gabriel menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.
"Fisipol UGM berdiri bersama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan terhadap penyelenggaraan negara sebagai bagian dari kehidupan demokrasi," demikian pernyataan sikap Fisipol UGM yang ditandatangani Gabriel Lele.
Selain mengecam tindakan represif, Gabriel juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta meminta agar mereka yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan memperoleh akses bantuan hukum secara penuh tanpa hambatan.
Fakultas tersebut turut mendesak negara menjamin kebebasan setiap warga dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif.
Gabriel melalui pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan kampus sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi.
"Kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi," tegas Gabriel.
Gabriel turut mendukung langkah universitas dalam mendata dan memverifikasi kondisi mahasiswa terdampak serta meminta jaminan akses informasi, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum.
Ia menegaskan komitmen fakultas untuk terus mengupayakan pendampingan dan koordinasi demi memastikan keselamatan serta terpenuhinya hak-hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.
"Kami percaya bahwa keberanian berpikir kritis, kebebasan berpendapat, dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus terus dirawat dan dilindungi," ujarnya.
Ratusan Demonstran Diamankan Polisi
Di tengah sorotan terhadap dugaan tindakan aparat di sekitar kampus, Polda DIY menyampaikan bahwa petugas telah mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum hingga pukul 11.10 WIB pada 11 November 2026.
Orang-orang yang diamankan tersebut masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing dalam kericuhan sekaligus mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalam penanganan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi anarkis, yakni enam botol bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri atau amunisi ketapel.
Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka mengklaim pihaknya tidak melakukan penindakan di wilayah kampus. Menurutnya, penindakan terhadap massa bermula dari kawasan Gedung DPRD DIY lalu bergeser ke Malioboro, Tugu, hingga bundaran depan UGM.
"Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari gedung DPRD, sekitaran Malioboro, Tugu dan sampai bundaran depan UGM, tidak masuk kampus," kata Novita saat dikonfirmasi