REGIONAL:
-
Pengunduran diri pejabat negara tergolong sebagai status berhenti dengan hormat.
-
Mantan Wapres yang berhenti terhormat berhak mendapat fasilitas rumah pensiun.
-
Undang-undang tidak mensyaratkan durasi minimal masa jabatan untuk rumah pensiun.
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014
Peraturan ini menyebutkan bahwa mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima satu unit rumah kediaman yang layak dan hanya diberikan sekali seumur hidup.
Seluruh pajak, pengurusan dokumen, dan biaya terkait ditanggung penuh oleh kas negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022
Peraturan ini mengatur mekanisme penyediaan hunian, mulai dari pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah untuk kemudian dibangun, hingga pembangunan di atas lahan pribadi milik mantan pejabat terkait.
Penyediaan ini juga menimbang standar kelayakan, aspek pengamanan paspampres, serta kemampuan keuangan negara.
Meski demikian, terdapat celah administratif yang memerlukan penyesuaian pemerintah.
Dalam Perpres 52/2014 diatur bahwa rumah semestinya sudah disiapkan sebelum pejabat purnatugas.
Aturan ini awalnya dirancang untuk masa jabatan yang habis secara normal lima tahunan, sehingga proses penyediaannya bagi wapres yang mundur tiba-tiba masih menanti petunjuk teknis lebih lanjut.
Masih Berhak Uang Pensiun hingga Kendaraan Dinas
Tak hanya rumah kediaman beserta perlengkapannya, mantan wakil presiden yang berhenti secara terhormat juga berhak atas sederet hak keuangan dan protokoler lainnya seumur hidup, di antaranya:
- Uang pensiun pokok dan tunjangan hari tua setara pensiunan aparatur negara.
- Biaya operasional rumah tangga yang mencakup tagihan pemakaian listrik, air, dan telepon.
- Fasilitas biaya perawatan dan pengobatan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga.
- Mobil dinas milik negara lengkap dengan supir pribadinya.
TERPOPULER