Cuma 1 Orang yang Teken HMP Makzulkan Gibran, Ini Daftar Lengkap 47 Anggota Fraksi PAN: Uya Kuya Cs

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya legislator dari partainya yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Fraksi PAN sendiri saat ini memiliki 48 anggota DPR Periode 2024–2029, berdasarkan halaman resmi Fraksi PAN DPR RI.

Sikap berbeda Sudding tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia mengaku memiliki alasan hukum untuk mendukung penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.

Sudding menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran.

Menurutnya, putusan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut dokumen persyaratan yang digunakan Wakil Presiden.

"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi tahun 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK Nomor 1 Tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding dalam rapat tersebut.

Ia menilai putusan lembaga peradilan harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan.

Sudding bahkan menyebut terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

"Amar putusan tersebut harus dilaksanakan, ada dua cara untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A," katanya.

Bagi Sudding, jalur konstitusional menjadi opsi apabila pihak yang bersangkutan tidak mengambil langkah pengunduran diri.

Karena itu, ia memilih mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari mekanisme yang tersedia di DPR.

Sudding Beberkan Alasan Konstitusional Pemakzulan Gibran

Dalam penjelasannya, Sudding juga menguraikan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Ia menyebut terdapat sejumlah alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden melalui mekanisme DPR dan MPR.

"Presiden dan atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR manakala ada enam persyaratan di situ, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau Wapres," tuturnya.

Menurut Sudding, persoalan yang dipersoalkan dalam pengajuan HMP kali ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ia menegaskan, objek yang menjadi perhatian para pengusul adalah status dokumen penyetaraan ijazah yang dikaitkan dengan persyaratan pencalonan Gibran.

"Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu amar putusan," tegasnya.

Sikap Sudding menjadi sorotan karena ia merupakan satu-satunya anggota Fraksi PAN yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan HMP tersebut.

Sementara itu, mayoritas anggota fraksinya tidak masuk dalam daftar pengusul.

Meski demikian, dukungan Sudding tidak serta-merta membuat proses pemakzulan Gibran dapat langsung dilakukan.

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat masih harus melewati tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 7B UUD 1945, DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.

Apabila pendapat DPR dinyatakan terbukti, proses selanjutnya dapat diteruskan ke MPR untuk mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusi.

DAFTAR LENGKAP ANGGOTA FRAKSI PAN DPR RI PERIODE 2024–2029

Ahmad Najib Qodratullah, S.E.
Jabatan: Sekretaris Fraksi / Kapoksi Komisi XI

Abdul Hakim Bafagih
Jabatan: Anggota Komisi VI

Ahmad Yohan
Jabatan: Wakil Ketua Komisi IV

Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc.
Jabatan: Kapoksi Komisi I / Banggar

Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak.
Jabatan: Anggota Komisi I

Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog
Jabatan: Anggota Komisi I / Wakil Ketua BURT

Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos.
Jabatan: Anggota Komisi III / Kapoksi Badan Aspirasi

Wahyudin Noor Aly (Goyud)
Jabatan: Kapoksi Komisi II / Banggar

Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M.
Jabatan: Anggota Komisi X / Baleg

Mesakh Mirin, S.IP., M.I.Kom.
Jabatan: Anggota Komisi II

Endang Agustina, S.Sos., M.H.
Jabatan: Kapoksi Komisi III

Nazaruddin Dek Gam, S.I.P.
Jabatan: Anggota Komisi III / Ketua MKD

Widya Pratiwi, S.H.
Jabatan: Bendahara Fraksi / Anggota Komisi V / Banggar

Herry Dermawan
Jabatan: Kapoksi Komisi IV

Irham Jafar Lan Putra, M.H.
Jabatan: Anggota Komisi IV / Banggar

Ajbar, S.P.
Jabatan: Anggota Komisi IV

A. Bakri HM, S.E.
Jabatan: Kapoksi Komisi V

Boyman Harun, S.H.
Jabatan: Anggota Komisi V / Bamus

Muhammad Syauqie, S.Hut.
Jabatan: Anggota Komisi V

Arizal Tom Liwafa, S.T., M.M., M.H.
Jabatan: Anggota Komisi V

Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
Jabatan: Wakil Ketua Komisi VI / Banggar

Nasril Bahar, S.E.
Jabatan: Kapoksi Komisi VI / Badan Aspirasi

Iskandar, S.E.
Jabatan: Anggota Komisi VI / Bamus

Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
Jabatan: Ketua Komisi VII / Baleg

Muhammad Hatta
Jabatan: Kapoksi Komisi VII / Banggar

Athari Ghauthi Ardi, S.H.
Jabatan: Anggota Komisi VII

Sigit Purnomo, S.A.P., S.H.
Jabatan: Kapoksi Komisi VIII / BKSAP

Syaiful Nuri
Jabatan: Anggota Komisi VIII

Sudian Noor
Jabatan: Anggota Komisi VIII

Ashabul Kahfi, M.Ag.
Jabatan: Anggota Komisi IX / Banggar

Surya Utama, S.I.P.
Jabatan: Kapoksi Komisi IX / Kapoksi BKSAP

M. Muazzim Akbar, S.I.P.
Jabatan: Anggota Komisi IX / Baleg

Sahidin
Jabatan: Anggota Komisi IX

Dewi Coryati, M.Si.
Jabatan: Kapoksi Komisi X / BKSAP

Muslimin Bando, M.Pd.
Jabatan: Anggota Komisi X

Verrell Bramasta
Jabatan: Anggota Komisi I / BKSAP

Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., M.H.
Jabatan: Anggota Komisi X

Pangeran Khairul Saleh, M.M.
Jabatan: Kapoksi Komisi XIII / Banggar

Andi Yuliani Paris, M.Sc.
Jabatan: Anggota Komisi XI / Kapoksi Baleg

Ahmad Rizki Sadig, M.Si.
Jabatan: Anggota Komisi XI

Primus Yustisio, S.E., M.A.P.
Jabatan: Anggota Komisi XI / Kapoksi BAKN

Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.
Jabatan: Ketua Fraksi / Wakil Ketua Komisi XII

Aqib Ardiansyah, M.Si.
Jabatan: Kapoksi Komisi XII / Baleg

Eddy Soeparno, S.H., M.H.
Jabatan: Anggota Komisi XII

Totok Daryanto, S.E.
Jabatan: Anggota Komisi XII

Arisal Aziz
Jabatan: Anggota Komisi XIII

Edison Sitorus, S.T.
Jabatan: Anggota Komisi XIII / Baleg