Jangan Diperlama! Ray Rangkuti Desak DPR Segera Gelar Paripurna HMP Pemakzulan Gibran

Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti meminta DPR tidak mengulur waktu untuk menentukan nasib usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap rapat paripurna untuk menerima atau menolak usulan tersebut digelar pada Senin (16/11/2026).

Ray menilai tidak ada alasan bagi DPR memperlambat proses setelah seluruh fraksi menyelesaikan pengumpulan dukungan. Dia meminta para anggota DPR pengusul segera menyerahkan dokumen resmi kepada pimpinan DPR agar dapat diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk penjadwalan paripurna.

"Mudah-mudahan paripurna untuk mengatakan dukungan atau menolak dilakukannya HMP dapat dilaksanakan Senin depan," kata Ray dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Ray, paripurna tersebut perlu digelar secara istimewa karena berlangsung di tengah masa sidang DPR, bukan pada jadwal penutupan masa sidang reguler. Jika menunggu agenda paripurna biasa, pembahasan usulan HMP berpotensi baru dilakukan pada Desember mendatang.

"Kalau sudah semua fraksi, maka mestinya tidak boleh lagi diperlama-lama," ujarnya.

Ray menegaskan, paripurna itu hanya akan memutuskan apakah usulan penggunaan HMP diterima atau ditolak.

Rapat tersebut bukan forum untuk langsung memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden, melainkan menentukan apakah proses penggunaan hak konstitusional DPR itu akan dilanjutkan.

Diteken 120 Anggota DPR

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan HMP terkait pemakzulan Gibran. Dokumen tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa merinci, para pengusul terdiri dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Pimpinan DPR telah menerima dokumen tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan sebelum meneruskannya ke Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Usulan HMP itu berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Persoalan tersebut berangkat dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.