Tak Cukup 4 Jenderal, Polisi Didesak Bongkar 'Invisible Hand' di Balik Penyadapan Prabowo

Suara.com - Polisi diminta tidak berhenti pada penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aparat juga didesak mengusut pihak lain yang diduga berada di balik operasi tersebut, termasuk siapa saja yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

Pengamat politik sekaligus peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al-Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, mengatakan pengusutan perkara ini membutuhkan profesionalisme dan integritas kepolisian.

Terlebih, kasus tersebut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tuntutannya adalah profesional dan integritas. Jadi, kedepankan ya. Mohon maaf, ibaratnya 'jeruk makan jeruk' ya. Pelakunya juga mantan, apalagi berbintang," kata Heri seusai menonton film dokumenter berjudul Tangan Jahat di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Heri, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia menilai proses hukum harus terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

"Dan di belakangnya pasti ada 'invisible hand' tadi. Nah, itu harus terus ditelisik. Pendekatan hukum lanjutkan, ya, dengan azas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan," ujar Heri.

Senada, aktivis Indonesia Anthony Yudha menilai film Tangan Jahat relevan dengan situasi politik saat ini.

Ia menyebut judul film tersebut menggambarkan dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya merusak tatanan kenegaraan hingga memicu kekacauan.

"Deep state-nya kan nyata, presiden jadi korban, korban penyadapan sama mantan pejabat eh kepolisian gitu, dan bintang empat," kata Anthony.

Anthony juga menyoroti belum terungkapnya pihak yang menerima atau memperoleh keuntungan dari hasil penyadapan tersebut.

Menurutnya, pertanyaan itu penting untuk melihat persoalan secara lebih utuh, termasuk kaitannya dengan dinamika politik dan hak konstitusional DPR dalam merespons polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini kan yang jadi perdebatan itu siapa yang menerima manfaat dari hasil sadapannya mantan kapolri ini?," tandas Anthony.

4 Jenderal Ditetapkan Tersangka

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Selain Listyo, tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut. Tim itu bertugas menyelidiki dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim KKEP yang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudy Darmoko, dengan Wakil Komisi Irjen Roma Hutajulu serta tiga anggota, yakni Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setyadi.

Pokok dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan Ahrie saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.